LombokPost - Banjir bandang yang melanda Kota Bima pada Desember 2016 masih membekas di ingatan warga.
Bencana yang disebut sebagai yang terparah dalam sejarah kota itu menelan kerugian besar. Merusak rumah warga, fasilitas umum, hingga lahan pertanian dan ternak.
Untuk mencegah bencana serupa tak terulang, Pemkot Bima kini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), bantuan dari Bank Dunia (World Bank). Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur perkotaan sekaligus mengurangi risiko banjir di wilayah Kota Bima.
Pj Sekda Kota Bima Mariamah menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek NUFReP. Menurutnya, proyek ini sangat strategis dalam memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Bima.
“Kota Bima pernah terdampak banjir parah pada tahun 2016. Karena itu, keberadaan proyek NUFReP ini sangat dirasakan manfaatnya,” katanya saat rapat koordinasi dan penyusunan rencana kerja (Renja) tim NUFReP di aula Bappeda Kota Bima, Senin (20/10).
Program NUFReP di Kota Bima akan berjalan hingga tahun 2028 dengan fokus pekerjaan normalisasi sungai, pembangunan enam saluran drainase primer di 12 kelurahan, dan pembangunan kolam retensi.
Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga menyelaraskan program ini dengan visi Gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, Asri), terutama dalam pengelolaan sampah. "Buruknya pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor pemicu banjir di daerah perkotaan," jelas dia.
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima mencatat, produksi sampah yang diangkut mencapai 90 ton per hari. "Kami gencar mengedukasi warga untuk memilah sampah organik dan nonorganik dari rumah tangga serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai," ujarnya.
Perwakilan Tim Konsultan TEPIS Gazali Fathadewang menjelaskan, pelaksanaan NUFReP berfokus pada tiga komponen utama, yakni perencanaan, dukungan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.
“Tujuan utama kami adalah memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan proyek, baik pemerintah maupun nonpemerintah," katanya.
Pihaknya juga memperkuat kebijakan dan kelembagaan daerah melalui berbagai inisiatif peningkatan kapasitas dan penjangkauan.
Dia menambahkan, TEPIS juga berperan aktif dalam forum koordinasi, mendukung penyusunan RPJMD dan RKPD, serta memfasilitasi Musrenbang agar aspirasi masyarakat terkait pengelolaan risiko banjir dapat terakomodasi.
Editor : Jelo Sangaji