LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya kehadiran langsung pemimpin, di tengah masyarakat untuk memahami persoalan riil yang dihadapi warga.
Menurutnya, pendekatan administratif semata tidak lagi cukup, dalam menjawab kompleksitas masalah sosial masyarakat di lapangan.
“Saya tidak bisa terus-menerus menjarakkan diri dalam urusan administratif seperti ini. Sudah waktunya saya lebih banyak turun ke bawah melihat kondisi masyarakat,” jelasnya, Rabu (29/4).
Baca Juga: Industri Jasa Keuangan NTB Dukung Program Desa Berdaya
Sebelumnya, Gubernur Iqbal mengaku pemikirannya terbagi ke urusan administratif, lantaran saat itu hanya dibantu oleh Sekda berstatus penjabat (Pj) atau pelaksana harian (Plh) yang secara regulasi, kewenangannya sangat terbatas.
Namun sekarang, ketika Abul Chair dilantik menjadi Sekda NTB definitif yang memiliki kewenangan luas maka urusan administratif tersebut diserahkan kepadanya.
Karena itu, untuk mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia, berbagai persoalan di masyarakat harus membutuhkan penanganan cepat dan konkret yang hanya bisa dilakukan jika pemimpin melihat langsung situasi sebenarnya.
Ia menilai, informasi dan laporan yang diterimanya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) saja tidak cukup tanpa verifikasi lapangan.
“Pemimpin harus melihat situasinya apa adanya, bukan hanya mendapat informasi dari kepala dinas atau LSM, tapi turun langsung dan mencari solusi di tempat,” katanya.
Pengalaman tersebut ia rasakan saat turun ke sejumlah desa di NTB, khususnya selama bulan Ramadan. Berdasarkan data sebelumnya, angka kemiskinan ekstrem di NTB hanya 2 persen atau 114 ribu kepala keluarga (KK) yang tersebar di 106 desa.
Secara teoritis, menurut Gubernur Iqbal, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan program pemberdayaan ekonomi, agar setiap keluarga memiliki penghasilan antara Rp 1,2 juta hingga Rp 2 juta per bulan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
