LombokPost-Gelaran Pacuan Kuda se-Pulau Sumbawa akan berlangsung di Arena Lembah Kara, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.
Bupati Dompu Bambang Firdaus menegaskan, tradisi pacuan kuda harus berjalan seiring dengan perlindungan hak anak.
Dia menyoroti masih maraknya keterlibatan anak-anak sebagai joki dalam berbagai ajang pacuan kuda tradisional di Dompu.
Menurutnya, kebanggaan terhadap budaya lokal tak boleh mengabaikan keselamatan dan hak-hak anak.
“Pacuan kuda adalah warisan budaya kita, tetapi tidak boleh mengorbankan hak anak," tegas Bambang dalam pertemuan bersama unsur Forkopimda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pordasi Provinsi NTB dan Kabupaten Dompu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta sejumlah pihak terkait di ruang rapat Bupati Dompu, Jumat (31/10).
Pordasi diminta menyesuaikan aturan dengan prinsip perlindungan anak, menjamin keselamatan, perawatan, serta hak mereka untuk tumbuh dan bermain sebagaimana mestinya.
Bambang juga meminta seluruh pemilik kuda dan masyarakat memahami risiko besar yang dihadapi anak-anak ketika dijadikan joki. Dia menegaskan, kebanggaan dan hadiah tak sebanding dengan nyawa dan masa depan anak.
“Kita perlu turun langsung menyosialisasikan ini kepada masyarakat dan pemilik kuda. Anak-anak berhak belajar dan bermain, bukan mempertaruhkan keselamatan di lintasan pacuan,” katanya.
Kelas pacuan juga disesuaikan dengan usia joki dan segera disusun regulasi resmi tentang keselamatan dalam pacuan kuda.
Langkah itu, menurutnya, menjadi kunci agar Dompu bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam melestarikan tradisi yang aman dan beradab.
“Saya ingin Dompu menjadi pelopor pacuan kuda yang modern, tertib, dan ramah anak. Kita jaga budaya, tapi juga kita jaga masa depan mereka,” tegasnya lagi.
Bambang turut mengingatkan agar seluruh kegiatan pacuan kuda yang melibatkan joki anak berpedoman pada Surat Edaran Bupati Dompu Nomor: 100.3.4.1/DP3A-PHA-09/2025 tertanggal 7 Juli 2025 tentang Penyelenggaraan Pacuan Kuda Tradisional yang Melibatkan Joki Anak.
“Surat edaran itu wajib dipatuhi. Hak-hak anak yang terlibat sebagai joki sudah diatur di dalamnya. Tidak boleh dilanggar,” ujarnya.
Ketua Pordasi Dompu Abdul Haris menyatakan pihaknya menyambut baik arahan Bupati dan berkomitmen mendukung kebijakan tersebut.
“Kami segera menyusun regulasi internal tentang batas usia joki dan perlengkapan keselamatan. Kami juga akan menyosialisasikan pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat dan pelatih,” kata Haris.
Dia menambahkan, Pordasi Dompu akan menggandeng instansi terkait untuk menyusun pedoman pacuan kuda ramah anak, termasuk pelatihan keselamatan bagi joki muda dan penyiapan joki remaja atau dewasa sebagai pengganti joki anak di masa depan.
Kepala DP3A Dompu Abdul Syahid menekankan aspek perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan budaya.
“Anak-anak berhak dilindungi dari kegiatan berisiko tinggi. Tradisi pacuan kuda tetap bisa berlangsung, tapi dengan regulasi yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka,” ujar Syahid.
Editor : Jelo Sangaji