LombokPost - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram melaporkan adanya penyusutan jumlah tempat penitipan anak atau daycare yang beroperasi di wilayah ibu kota provinsi. Berdasarkan pendataan terbaru tahun 2026, jumlah daycare yang aktif ini ada sembilan lembaga.
“Tahun 2024-2025 itu sebenarnya ada 10 lembaga, sekarang menjadi 9. Mungkin satu sudah tutup,” kata Kepala DP3A Mataram Zuhhad.
Meski terjadi perubahan jumlah, Zuhhad memastikan pengawasan terhadap lembaga yang tersisa justru semakin diperketat. Langkah ini diambil sebagai respons antisipatif terhadap maraknya kasus kekerasan anak di lingkungan penitipan yang terjadi di luar daerah, salah satunya kasus menonjol di Yogyakarta.
Zuhhad menegaskan, pihaknya enggan kecolongan. Ia berharap rentetan peristiwa pilu di daerah lain menjadi alarm keras bagi pengelola daycare di Mataram dan NTB secara umum.
“Cukup sampai di Jogja saja lah, tidak usah sampai ke Lombok atau Mataram. Harapan kami kejadian itu menjadi pembelajaran untuk kami semua agar tidak pernah terjadi di sini,” tegasnya.
Terkait mekanisme lapangan, Zuhhad menjelaskan adanya pembagian kewenangan. Meski izin operasional berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, DP3A memegang peranan krusial dalam sisi pendataan, pembinaan, dan pengawasan perilaku. Koordinasi lintas sektor ini diperkuat guna memastikan tidak ada celah bagi tindakan kekerasan.
“Alhamdulillah, sejauh ini hasil pembinaan dan pengawasan di lapangan berjalan baik. Belum ada laporan kekerasan yang masuk di Kota Mataram,” imbuhnya.
Selain memperketat pantauan ke lembaga, DP3A juga membuka pintu komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Zuhhad mengimbau para orang tua agar lebih proaktif dalam memantau kondisi buah hati mereka selama di tempat penitipan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
