LombokPost-Bupati Bima Ady Mahyudi menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Kemendagri Awards di Hotel Merumatta, Senggigi, Selasa (19/5). Penghargaan ini sebagai apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Bima meraih Terbaik II kategori Pengendalian Inflasi tingkat kabupaten, dengan hadiah berupa trofi dan dana insentif sebesar Rp 2 miliar.
Kategori ini menilai konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, serta efektivitas program pengendalian inflasi.
Baca Juga: Siswa SMKN 1 Bolo Bima Ternyata Dibunuh Tetangga Sendiri
Untuk tingkat kabupaten, Terbaik I diraih Kabupaten Sumba Timur dengan hadiah Rp 3 miliar, disusul Kabupaten Bima di posisi kedua, dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Terbaik III dengan hadiah Rp 1 miliar.
Kategori pemerintah kota Terbaik I diraih Kota Tual, Maluku, dan untuk tingkat provinsi, Nusa Tenggara Timur (NTT) keluar sebagai juara pertama.
Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," ujarnya, kemarin.
Baca Juga: Limbah Tahu dan Ternak Cemari Drainase, Sekda Kota Bima Perintahkan Segera Bangun IPAL
Penghargaan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkab Bima dalam mengendalikan inflasi yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas, dengan dukungan 127 sub kegiatan dan total anggaran mencapai Rp 248,2 miliar.
Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial seperti PKH, BPNT, PBI JKN, beasiswa, dan BLT Desa; peningkatan pendapatan melalui pelatihan dan bantuan usaha; serta pengurangan kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
"Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima turun menjadi 12,59 persen, atau berkurang 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.
Sementara angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan signifikan, dari 2,04 persen pada 2024 menjadi 0,41 persen pada 2025. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemkab Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53,86 miliar yang tersebar di 13 perangkat daerah.
Berbagai intervensi dilakukan, mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, hingga perbaikan sanitasi dan edukasi masyarakat. "Hasilnya, angka stunting pada 2025 berhasil ditekan hingga 12,22 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 17,33 persen," sebutnya.
Untuk mendukung pengendalian inflasi, Pemkab Bima juga membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/100/03.4 Tahun 2025. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, dengan Inspektur Bima Iwan Setiawan sebagai sekretaris, serta melibatkan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.
"TPID bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah serta melakukan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga di daerah," tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji