LombokPost-Pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima berbuntut aksi penyegelan sejumlah sekolah.
Sekelompok orang yang mengaku sebagai tim sukses Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati (Wabup) Irfan Zubaidy meluapkan kekecewaan karena calon kepala sekolah yang mereka dukung tidak dilantik.
Sedikitnya tujuh sekolah dilaporkan sempat disegel, di antaranya SDN Ragi di Kecamatan Woha, Rabu (22/7). Aksi tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) sebelum akhirnya polisi turun tangan membuka segel sehingga aktivitas sekolah kembali normal.
Baca Juga: Kejari Bima Selidiki Dugaan Korupsi Dana KUR, Lima Pejabat BRI dan 31 Nasabah Diperiksa
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima Suryadin menegaskan, seluruh proses pelantikan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Perlu dipahami, pelantikan para kepala sekolah tersebut sebelumnya telah melewati tahapan dan pertimbangan yang cermat dari Tim Baperjakat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan," kata dia dikonfirmasi Lombok Post, kemarin.
Dia menegaskan mutasi tersebut telah mendapatkan pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Bupati Bima untuk melantik seseorang dalam jabatan.
"Pejabat yang dilantik mencerminkan kebutuhan kelembagaan pemerintah daerah, bukan kebutuhan kelompok tertentu," jelas pria yang akrab disapa Yan.
Dia menghimbau seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara dialogis. Tidak melakukan kegiatan anarkis, termasuk penyegelan aset pemerintah daerah yang dapat mengganggu KBM di sekolah.
"Aspirasi dari masyarakat merupakan salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan dalam proses penampilan kebijakan pemerintah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di daerah ini," tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Bima Ady Mahyudi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 274 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Bima.
Pada jabatan eselon II, tiga pejabat yang dilantik yakni M Amin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Zainudin sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); serta M Farid sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Selain itu, sejumlah pejabat eselon III dan IV juga dilantik, termasuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Camat Wera, Camat Ambalawi, Sekretaris Camat Bolo, hingga pejabat pengawas.
Pelantikan juga menyasar sektor pendidikan dengan melantik sebanyak 264 kepala SMP, kepala SD negeri, dan kepala TK.
Baca Juga: Setahun, Pemkot Bima Perbaiki 500 Rumah Tak Layak Huni
Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas birokrasi untuk mewujudkan Kabupaten Bima yang bermartabat, makmur, dan berkelanjutan.
Dia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar memandang jabatan sebagai amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Jabatan merupakan amanah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Meskipun berada pada jenjang jabatan yang berbeda, seluruh pejabat memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas," ujarnya.
Bupati juga meminta seluruh pejabat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang sejalan dengan visi pembangunan daerah serta membangun budaya kerja yang profesional, kolaboratif, inovatif.
"Hilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat percepatan pembangunan," pesan dia.
Editor : Jelo SangajiSumber : Lombok Post