LombokPost-Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Abbas Kurniawan mendesak proyek pembangunan kampung nelayan Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, tidak dilanjutkan. "Kami minta dihentikan segera," tegasnya, Selasa (25/8).
Menurut Abbas, proyek senilai Rp 4 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu mubazir. Alasannya, empat item kegiatan yang akan dilaksanakan itu tanpa melalui studi kelayakan.
Terlebih lagi, pembangunan selter (tambatan perahu), pabrik es, gudang perbekalan alat-alat perahu serta area parkir sama sekali tidak menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat.
"Tambatan perahu lokasi yang dipilih sempit dan dangkal. Tanah timbunan hanya setinggi 40 centimeter, kondisi ini jauh lebih rendah ketimbang ketinggian air pasang," katanya.
Baca Juga: ODGJ Kategori Berat Capai 1.069 Orang, Bupati Sumbawa Janji Bangun Rumah Singgah
Dia khawatir, proyek ini tidak memberi dampak apapun terhadap puluhan keluarga (KK) yang tinggal di tempat itu. Sebaliknya, keberadaan proyek ini hanya menimbulkan dampak buruk bagi warga maupun lingkungan sekitar.
"Tinggi banggunannya malah di bawah rata-rata air pasang. Ketinggian air saat pasang di tempat ini antara 60 sampai 80 centi meter. Bangunannya terlalu rendah, tidak layak," tegasnya.
Dia sebenarnya mengapresiasi masuknya proyek di wilayah ini. Hanya saja, proyek yang akan dibangun itu sama sekali tidak melalui survey. Seharusnya, sebelum proyek dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan pemetaan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.
Baca Juga: Program Agribisnis Peternakan Sapi di Sumbawa Barat Capai Progres 62,32 Persen
Jika tetap dilanjutkan, lanjut dia, proyek ini hanya membawa dampak buruk, sekaligus ancaman langsung bagi masyarakat nelayan. "Kalau pun sudah disurvey, kenapa rencana pembangunannya seperti itu. Ini sama saja membangun tapi sudah pasti tidak bisa difungsikan kemudian hari," sesalnya.
Seharusnya, proyek strategis dengan nilai miliaran itu diawali perencanaan matang. Bukan sebaliknya, dibangun asal-asalan tanpa mempertimbangkan fungsi . "Kenapa kajian, perencanaannya tidak membaca kondisi real di lapangan serta geografis wilayah Labuhan Lalar," sesalnya.
Parahnya lagi, akses masuk proyek tersebut melewati lahan pribadi warga. "Harusnya persoalan ini dulu diselesaikan. Jalan masuknya itukan menyerobot lahan milik orang lain, belum pernah dilakukan pembebasan tiba-tiba digunakan untuk akses masuk," sorot dia.
Abbas mendesak Pemda KSB segera memfasilitasi masalah ini. Jika tidak, pihaknya mengancam akan mengambil langkah lebih tegas.
"Kami minta Dinas Perikanan KSB turun tangan menyelesaikan masalah ini. Memang ini proyek pusat, tapi sebelum proyeknya jalan, Pemda KSB tidak boleh tutup mata terhadap keluhan tersebut," tandasnya.
Informasinya, kampung nelayan mulai beroperasi 1 September nanti. "Lebih parahnya lagi, proyek ini tanpa dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan nelayan dan stake holder yang ada di Desa Labuhan Lalar. Ini parah," tambahnya.
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post