LombokPost — Jejak digital menunjukan bahwa Smart City Kota Mataram bukan lagi sekadar slogan. Selama hampir satu dekade ikut dalam program nasional, kota ini telah membangun beberapa komponen penting yang seharusnya menjadi pondasi penguatan layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Namun ketika masyarakat dan legislator mulai menelisik lebih detil, pertanyaan tidak bisa lagi diabaikan: apakah faktanya apa yang dibangun itu betul-betul berfungsi, terintegrasi, dan terasa manfaatnya — atau hanya berputar di klaim penghargaan?
Tata Kelola & Layanan Digital (e-gov): Regulasi Ada, Implementasi Publik Dipertanyakan
Sejak roadmap Smart City 2018 dan Masterplan 2019–2024, upaya Mataram untuk mendorong tata kelola digital telah dimulai lebih awal. Pemerintah telah menetapkan arah pembangunan layanan berbasis elektronik, dan kini tengah menyiapkan transformasi digital 2026–2030 sebagai kelanjutan visi tersebut.
Indikator kematangan seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) turut menjadi tolok ukur internal, dan baru-baru ini Mataram masuk 10 besar evaluasi Smart City nasional 2026.
Namun kritik terhadap realisasi tata kelola digital terus muncul. Kalangan DPRD Kota Mataram mengecam minimnya konten digital yang diperbarui dan ketersediaan data yang layak diakses publik.
Kalau tata kelola hanya terlihat dari dokumen dan penghargaan nasional, warga masih belum banyak mengecap manfaat nyata layanan daring yang lancar dan akuntabel.
Command Center & Pengumpulan Data Lapangan: Ada Infrastruktur, Belum Ada Integrasi Nyata
Salah satu pilar yang kerap dikemukakan Diskominfo adalah keberadaan Command Center — ruang kendali untuk mengumpulkan dan mengolah data kota secara real-time. Upaya evaluasi internal yang digelar tahun 2025 bahkan menegaskan kembali posisi Command Center sebagai salah satu dasar transformasi digital Kota Mataram.
Selain itu, pemasangan CCTV di area publik untuk monitor aspek seperti sampah dan kemacetan pernah disebut sebagai bentuk dukungan teknologi untuk Smart City.
Namun jika infrastruktur itu tidak diikuti dengan interoperabilitas sistem, data yang dikumpulkan tak lebih dari sekadar kumpulan gambar dan titik data yang berdiri sendiri.
Tantangan utamanya bukan lagi memasang perangkat, tetapi menghubungkan data lapangan menjadi informasi yang bisa dipakai mengambil keputusan dan memperbaiki layanan secara sistematis.
Data Governance: Satu Data Mataram Menjadi Sorotan Tajam
Komponen lain yang seharusnya menjadi inti ekosistem Smart City adalah data governance, bagaimana data publik dikelola, dibuka, dan dimanfaatkan. Mataram telah menyiapkan portal CKAN “Satu Data Mataram” yang idealnya menjadi satu sumber data sektoral OPD yang terpusat.
Namun hasil penelusuran menunjukkan portal tersebut banyak diisi dataset yang tidak terbarui, bahkan kosong di beberapa OPD.
Kalangan legislatif heran dengan kondisi ini, karena portal itu menjadi salah satu landasan utama keterbukaan data dan kebijakan berbasis bukti.
Bila data yang dibuka tidak dipelihara secara berkala, maka manfaatnya bagi masyarakat dan pengambil kebijakan menjadi sangat terbatas. Ironisnya, portal seharusnya menjadi jantung sistem data, bukan sekadar etalase digital.
Keamanan Siber (CSIRT): Struktur Ada, Tapi Pembaruan Terbengkalai
Pilar lain dari kota cerdas adalah keamanan siber. Mataram mengembangkan layanan CSIRT untuk menangani insiden keamanan informasi pemerintah daerah.
Namun laporan publik menunjukkan beberapa portal keamanan seperti MATARAMKOTA-CSIRT terakhir diperbarui pada September 2025, meskipun kita sudah berada di awal 2026.
Kritikus menyebut ini sebagai tanda kurangnya kesiapan sistem untuk menghadapi ancaman siber secara dinamis, atau setidaknya kurangnya komitmen untuk memastikan sistem terus dipantau dan diperbarui sesuai praktik terbaik.
Di sisi lain, Diskominfo pernah mencatat prestasi dalam ajang Cyber Drill/National Cyber Exercise, yang menunjukkan kapasitas teknis komunitas dalam uji keamanan.
Tetapi prestasi di kompetisi tidak otomatis menjamin kesiapan operasional sehari-hari jika pembaruan & monitoring sistem tidak rutin dilakukan.
Mengukur Kematangan Smart City Mataram: Antara Pengakuan dan Realitas
Masuknya Mataram ke 10 besar evaluasi nasional Smart City 2026 merupakan pencapaian yang layak diapresiasi. Evaluasi nasional menilai konsistensi kebijakan, tata kelola, serta transformasi digital yang berkelanjutan.
Namun kritik yang mengemuka membawa catatan tajam:
Pengakuan nasional harus diimbangi dengan kualitas layanan digital yang nyata, terintegrasi, dan relevan bagi warga.
Kota ini sudah melangkah lebih jauh dibanding sekadar memiliki roadmap dan masterplan. Namun komponen yang dibangun masih memerlukan penguatan:
• Tata kelola digital perlu dirasakan dalam layanan publik yang lancar dan informatif.
• Command Center perlu benar-benar menjadi sumber keputusan, bukan hanya layar besar.
• Portal data publik harus diisi dengan data yang hidup, bukan sekadar template tanpa konten.
• Keamanan siber harus terus diuji dan diperbarui, bukan hanya menjadi capaian teknis tahunan.
Smart City sejati tak hanya soal infrastruktur TIK, namun tentang integrasi sistem, transparansi data, dan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Pengakuan nasional adalah titik awal—bukan akhir. Realitas integrasi data, kualitas layanan, dan dampaknya terhadap keseharian warga Mataram adalah ujian yang jauh lebih penting.
Ini bukan sekadar soal teknologi.
Ini soal apakah pemerintah kota mampu menjadikan data, sistem, dan kebijakan sebagai perangkat nyata yang mendukung kesejahteraan masyarakat sehari-hari.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin