Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Moratorium SPPG, BGN Cek Ulang Sebaran

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯

Advertisement

 

PROGRAM PUSAT: Seorang pegawai SPPG tampak bersantai di dekat kendaraan distribusi, menunggu proses penyaluran MBG ke sekolah-sekolah. (IVAN/LOMBOK POST)
PROGRAM PUSAT: Seorang pegawai SPPG tampak bersantai di dekat kendaraan distribusi, menunggu proses penyaluran MBG ke sekolah-sekolah. (IVAN/LOMBOK POST)

LombokPost-Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Advertisement

Kebijakan itu berlaku secara nasional, termasuk di NTB. Moratorium dilakukan untuk membenahi tata kelola program, meningkatkan efisiensi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengevaluasi sistem penyediaan makanan.

Koordinator Wilayah Program MBG NTB Eko Prasetyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Ini menjadi ranah dan kewenangan pusat,” ujarnya, Jumat (12/6).

Advertisement

Saat ini, daerah masih menunggu petunjuk teknis dan arahan lanjutan dari BGN. Meski pembangunan SPPG baru dihentikan sementara, persiapan layanan di lokasi yang telah direncanakan tetap berjalan.

Di NTB, tercatat lebih dari 800 unit SPPG telah terbangun. Namun, pihaknya masih melakukan pengecekan ulang terkait sebaran unit di masing-masing daerah.

Eko menegaskan target utama program bukan jumlah bangunan yang berdiri. Fokus utama adalah memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani. “Tolok ukurnya bukan jumlah SPPG, tetapi keterlayanan penerima manfaat,” katanya.

Menurut dia, setiap SPPG memiliki batas operasional yang ketat. Satu unit hanya dapat melayani wilayah dalam radius maksimal enam kilometer dengan waktu tempuh tidak lebih dari 30 menit.

Jika terdapat wilayah di luar jangkauan tersebut, maka diperlukan SPPG baru untuk melayani kawasan itu. “Kalau jaraknya lebih dari enam kilometer dan belum terlayani, harus ada SPPG lain,” jelasnya.

Sejalan dengan kebijakan moratorium, BGN juga menutup portal pendaftaran SPPG baru. Saat ini tidak ada lagi proses pengajuan atau pendaftaran unit baru.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dukung Refocusing Penerima, Anggota DPRD Lobar Sebut MBG Tak Tepat Sasaran

Dukung Refocusing Penerima, Anggota DPRD Lobar Sebut MBG Tak Tepat Sasaran

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menuai sorotan tajam di tingkat daerah termasuk oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)

Dibangun Sebelah Kandang Sapi, Kades Minta BGN Evaluasi Dapur MBG Langko

Dibangun Sebelah Kandang Sapi, Kades Minta BGN Evaluasi Dapur MBG Langko

Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di dekat kandang kolektif Desa Langko mendapat sorotan tajam.

Desak Pemerintah Moratorium MBG, Koalisi MBG Watch Geruduk BGN

Desak Pemerintah Moratorium MBG, Koalisi MBG Watch Geruduk BGN

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (10/6).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer