LombokPost - Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (10/6).
Mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa memasang garis kuning-hitam di area kantor BGN dan membawa sejumlah poster bernada kritik. Di antaranya bertuliskan ”Gedung Ini Kami Segel” , ”Audit MBG”, dan ”Kami Muak! Rombak Total MBG!”.
Baca Juga: Reformasi BGN dan MBG
Ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Bivitri Susanti yang turut mengikuti unjuk rasa menilai, persoalan MBG bukan hanya terkait pelaksanaan di lapangan, tetapi juga desain kebijakan yang dianggap bermasalah sejak awal.
Menurut dia, kelompok masyarakat sipil bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menggugat Undang-Undang (UU) APBN ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai sebagian anggaran pendidikan dialihkan untuk program MBG.
”Dua puluh persen APBN harus untuk pendidikan. Tapi, ternyata sebagian dibuat MBG. Menurut kami MBG itu bukan pendidikan,” tegasnya.
Bivitri juga menyoroti mekanisme pengelolaan dapur MBG yang banyak dijalankan oleh yayasan. Menurutnya, model tersebut membuat pengadaan barang dan jasa tidak berjalan sesuai mekanisme yang semestinya. Dia menilai pemerintah perlu menghentikan sementara program tersebut sebelum mengevaluasi secara menyeluruh. ”Harus dimoratorium dulu, baru kemudian dievaluasi total,” ucapnya.
Menurut dia, evaluasi tidak cukup hanya menyasar persoalan pengadaan barang dan jasa atau penunjukan dapur. Pemerintah juga perlu meninjau ulang desain kebijakan secara keseluruhan, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi program.
Bivitri mencontohkan sejumlah negara seperti Jepang, Brazil, dan beberapa wilayah di India yang melibatkan sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan program makan bergizi sehingga mekanisme pengawasan menjadi lebih kuat.
Baca Juga: MAKI Laporkan Pejabat BGN Pemilik Puluhan Dapur MBG, Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden
Kritik juga dilontarkan Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. Menurut dia, MBG membebani kondisi fiskal negara yang saat ini menghadapi berbagai tekanan ekonomi. ”Pesannya sederhana, hentikan MBG ini. Fokuskan pada yang membutuhkan sehingga pemerintah benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
