Keputusan ini menjadi tonggak sejarah, menjadikan ketiganya sebagai anggota pertama dari kelompok negara-negara dengan ekonomi termaju, G7, yang mengambil langkah berani tersebut.
Gelombang dukungan ini tidak berhenti di situ. Portugal juga menyusul dengan pengumuman serupa. Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, menegaskan bahwa pengakuan ini sejalan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri negaranya.
“Portugal menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi. Gencatan senjata sangat mendesak,” ujarnya, seperti dikutip dari AFP.
Langkah ini menunjukkan pergeseran sikap politik yang signifikan di kancah internasional. Pengakuan terhadap Palestina ini menambah daftar panjang negara-negara yang mendukung kedaulatan mereka. Hingga kemarin, 147 dari 193 negara anggota PBB telah lebih dulu mengakui Palestina.
Selain Inggris, Kanada, dan Australia, beberapa negara Eropa seperti Belgia, Prancis, Luksemburg, Malta, serta Selandia Baru dan Liechtenstein juga menunjukkan sinyal dukungan. Pengumuman resmi ini bahkan dilakukan dalam konferensi khusus PBB di New York.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga peluang solusi dua negara tetap terbuka.
“Kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian. Itu berarti Israel yang aman di samping negara Palestina yang layak. Saat ini, kami tidak memiliki keduanya,” katanya.
Hal senada disampaikan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, yang menegaskan bahwa pengakuan negaranya adalah bentuk dukungan terhadap masa depan yang damai. Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyebut keputusan ini sebagai pengakuan atas aspirasi sah rakyat Palestina.
Di tengah dukungan yang meluas, Amerika Serikat justru mengambil langkah yang bertolak belakang.
Presiden AS, Donald Trump, memblokir visa pemimpin Palestina. Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, beserta anggota Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), ditolak masuk ke Washington untuk menghadiri Sidang Umum PBB di New York.
Menurut laporan CNN, AS juga telah menetapkan kebijakan baru untuk menolak sebagian besar jenis visa bagi pemegang paspor Palestina.(*)
Editor : Redaksi Lombok Post