Dalam operasi yang berlangsung di dekat perbatasan Pakistan tersebut, otoritas keamanan juga menyita berbagai jenis persenjataan militer buatan Amerika Serikat.
Melansir pemberitaan dari laman Sepah News, kelompok-kelompok tersebut diduga menyusup melalui perbatasan timur Iran dan menggunakan tujuh lokasi persembunyian yang tersebar di wilayah Zahedan, ibu kota provinsi tersebut.
Penangkapan dilakukan melalui operasi gabungan skala besar yang melibatkan Pangkalan Quds Pasukan Darat IRGC, aparat penegak hukum, serta badan intelijen provinsi. Selain senjata api, petugas menemukan sejumlah amunisi militer buatan AS dan alat peledak rakitan di lokasi kejadian.
Para militan yang terafiliasi dengan Israel ini disinyalir telah menerima pelatihan militer intensif di luar negeri.
Otoritas Teheran menuding kelompok ini berencana melakukan serangkaian aksi sabotase dan teror untuk mengganggu stabilitas dalam negeri Iran.
Secara terpisah, kepolisian perbatasan Iran di Sistan dan Baluchestan berhasil menggagalkan pengiriman senjata selundupan yang diduga kuat ditujukan bagi para perusuh. Senjata-senjata tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk merusak fasilitas publik dan properti pribadi di tengah gelombang kerusuhan yang pecah dalam beberapa hari terakhir.
Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 21 unit pistol, empat senapan serbu Kalashnikov, dua senapan berburu, serta 2.516 butir peluru tajam. Dalam operasi ini, dua orang terduga penyelundup berhasil ditangkap beserta penyitaan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut logistik tersebut.
Dinamika keamanan ini memicu aksi massa tandingan. Puluhan ribu warga berkumpul di Lapangan Enghelab, Teheran, pada hari Senin (12/1/2026), serta di berbagai kota besar lainnya untuk mengecam kerusuhan yang dinilai mendapat sokongan dari pihak asing.
Aksi solidaritas ini dilakukan sebagai respons atas gugurnya puluhan personel keamanan dan warga sipil dalam serangkaian serangan teroris belakangan ini. Pemerintah Iran pun secara resmi menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari terhitung sejak Senin kemarin.
Meskipun pemerintah mengakui adanya keluhan ekonomi yang sah dari masyarakat sebagai dampak dari sanksi unilateral AS terhadap sektor minyak dan perbankan, para pejabat menegaskan perbedaan tegas antara demonstrasi damai dengan kerusuhan yang disertai kekerasan.
Editor : Redaksi Lombok Post