Melansir pemberitaan Anadolu Agency, kedua pemimpin tertinggi Uni Eropa tersebut menegaskan bahwa keutuhan wilayah dan kedaulatan merupakan prinsip dasar hukum internasional yang bersifat mutlak.
“Keutuhan wilayah dan kedaulatan adalah prinsip fundamental hukum internasional. Prinsip ini penting bagi Eropa dan komunitas internasional secara keseluruhan,” tulis Costa dan von der Leyen melalui pernyataan terpisah di media sosial X pada Sabtu (17/1/2026).
Uni Eropa juga membantah tudingan pihak Gedung Putih yang menyebut latihan militer Denmark di kawasan Arktik bersifat provokatif.
Uni Eropa menyatakan bahwa latihan tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya dengan para sekutu guna memperkuat keamanan kawasan dan tidak ditujukan sebagai ancaman bagi pihak mana pun.
Sebagai bentuk dukungan diplomatik, Uni Eropa menyatakan solidaritas penuh terhadap Denmark dan rakyat Greenland. Para pemimpin Benua Biru menekankan bahwa dialog tetap menjadi prioritas utama dalam merespons ketegangan dengan Washington.
“Uni Eropa berdiri dalam solidaritas penuh dengan Denmark dan rakyat Greenland,” tegas von der Leyen.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengaku terkejut dengan pengumuman tarif yang disampaikan oleh Trump. Padahal, menurut Rasmussen, Denmark selama ini aktif bekerja sama dengan AS untuk memperkuat stabilitas keamanan di Arktik.
“Pernyataan Presiden ini mengejutkan. Awal pekan ini, kami mengadakan pertemuan yang konstruktif dengan Wakil Presiden Amerika Vance dan Menteri Luar Negeri Amerika Rubio,” tulis Rasmussen di akun X miliknya.
Rasmussen menambahkan bahwa peningkatan kehadiran militer di Greenland merupakan upaya realistis dalam menghadapi dinamika geopolitik saat ini. “Kami sepakat dengan Amerika Serikat bahwa kita perlu berbuat lebih banyak karena Arktik bukan lagi wilayah dengan ketegangan rendah,” ujarnya.
Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif baru terhadap komoditas dari delapan negara Eropa yang akan dimulai pada 1 Februari mendatang, dengan kenaikan lebih tajam pada Juni 2026. Trump berdalih kebijakan ini berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional AS di Greenland. Namun, pihak Denmark dan pemerintah lokal Greenland telah berulang kali menolak tegas setiap wacana penjualan wilayah tersebut.
Editor : Redaksi Lombok Post