LombokPost - Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono dalam Pernyataan Nasional-nya di High Level Segment Sesi ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyampaikan sejumlah capaian dan komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM.
Dia menjabarkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah melanjutkan transformasi nasional untuk memajukan keadilan sosial.
Beberapa langkah yang ditempuh adalah dengan memperluas akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Di dalam negeri, kami percaya bahwa hak asasi manusia bermula dari martabat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak dapat belajar tanpa rasa lapar, keluarga dapat mengakses layanan kesehatan, masyarakat merasa aman, dan ketika kesempatan berada dalam jangkauan,” paparnya di Jenewa, Swiss, Senin (23/2).
Indonesia resmi membuka HLS Sesi ke-61 Dewan HAM PBB selaku Presiden Dewan HAM.
Agenda tersebut merupakan pendahuluan sebelum nantinya Indonesia akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung 23 Februari–31 Maret 2026.
Indonesia menjadi Presiden ke-20 Dewan HAM PBB dan itu merupakan kali pertama berada di posisi tersebut.
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa selaku Presiden Dewan HAM Duta Besar Sidharto R Suryodipuro menekankan bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang penting, dan keberadaan Dewan HAM ini tak kalah pentingnya.
“Saat kita menandai dua puluh tahun sejak pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia, kita tidak hanya merefleksikan dua dekade kontribusi yang bermakna, mulai dari mendorong dialog dan kerja sama antarnegara, memajukan norma dan standar, hingga memperkuat mekanisme akuntabilitas, tetapi juga ketangguhan lembaga ini,” ujar Arto, sapaan akrab Sidharto R Suryodipuro.
Perlindungan Berkelanjutan. Sugiono menambahkan, Indonesia tengah menyusun generasi keenam dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Kerangka kerja ini memperkuat koordinasi lintas kementerian, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dapat diukur dan berkelanjutan.
Secara paralel, Indonesia juga telah melakukan reformasi hukum melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. “Reformasi ini tidak hanya menegaskan kedaulatan hukum kita, tetapi juga memperkuat keseimbangan antara ketertiban, kebebasan, dan kemakmuran,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sugiono turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di berbagai wilayah. Termasuk di Palestina. Dia kembali menekankan bahwa Indonesia mendukung penuh hak-hak rakyat Palestina.
Indonesia juga terus menyerukan penghentian kekerasan segera; akses kemanusiaan yang cepat, penuh, aman, dan tanpa hambatan; serta jalan yang kredibel menuju perdamaian yang adil dan abadi, berdasarkan solusi dua negara. “Menegakkan hukum humaniter internasional adalah kewajiban kolektif kita,” katanya.
Editor : Akbar Sirinawa