LombokPost - Retakan di jantung pemerintahan Amerika Serikat mulai terlihat jelas. Bukan sekadar perbedaan gaya, melainkan benturan langsung antara analisis intelijen dan keputusan politik terkait perang Iran.
Presiden Donald Trump secara terbuka membantah Kepala Intelijen Nasional Tulsi Gabbard setelah ia menyampaikan kesaksian di hadapan anggota parlemen bahwa Iran belum memutuskan untuk membangun senjata nuklir.
“Dia salah,” kata Trump kepada wartawan—sebuah bantahan langsung terhadap laporan intelijen negaranya sendiri.
Tak lama setelah itu, Trump justru mengesahkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordow, Isfahan, dan Natanz—langkah yang mempertegas bahwa keputusan politik berjalan di jalur yang berbeda dari analisis intelijen.
Situasi ini menjadi titik awal ketegangan yang lebih dalam.
Baca Juga: Retak di Dalam Gedung Putih, Trump Pertimbangkan Pecat Kepala Intelijen di Tengah Perang Iran
Gabbard kemudian semakin menjadi sorotan setelah tidak mengecam seorang pejabat intelijen yang mundur dari jabatannya. Pejabat tersebut menyatakan Iran tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Amerika Serikat—sebuah pernyataan yang dianggap merusak dasar argumentasi perang.
Keputusan Gabbard untuk tidak mengambil jarak dari pernyataan itu memicu kemarahan di Gedung Putih.
Ketegangan makin membesar ketika Gabbard mencabut izin keamanan terhadap 37 orang, termasuk staf Kongres, tanpa terlebih dahulu melalui koordinasi dengan West Wing. Langkah ini dinilai sebagai tindakan sepihak yang melampaui prosedur politik.
Di tengah situasi itu, sekutu Gabbard justru melontarkan tuduhan serius: badan intelijen seperti CIA disebut berupaya menciptakan alasan untuk menyingkirkannya dari jabatan.
Konflik internal ini sempat diredam setelah Gedung Putih turun tangan sebagai mediator. Namun ketegangan tidak benar-benar hilang—hanya tertunda.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin