LombokPost-Di tengah harga beras yang melambung, banyak pihak yang mengkhawatirkan adanya potensi penimbunan. Menanggapi hal ini, Bulog memastikan tidak ada penimbunan beras di NTB.
”Saya melihat, nyaris tidak ada penimbunan di NTB ini,” klaim Pimwil Bulog NTB David Susanto.
Dikatakannya, stok NTB mengalami surplus dan diprediksi bisa bertahan hingga Februari 2024 mendatang. Kenaikan harga yang terjadi saat ini dikatakannya mengikuti nasional.
Meski begitu, David menegaskan tidak ada temuan penimbunan hingga saat ini. ”Kalau saya lihat selama ini tidak ada permainan tengkulak, jadi tidak ada cerita penggilingan sekarang menimbun gabah. Karena memang panennya sedikit sekali, terus harga tinggi,” jelasnya.
”Dulu harga beras Rp 10 ribu, sekarang di penggilingan sudah Rp 13 ribu, jadi modal mereka harus tinggi lagi dong,” imbuhnya.
Bulog NTB lanjutnya telah menyerap 87 ribu ton setara beras. Serapan ini bahkan diklaim David lebih bagus dibandingkan pengadaan pada 2022 lalu. Puluhan ribu ton ini diserap dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. ”Paling banyak serapannya di sekitar-sekitar sini,” akunya.
Menurutnya, perdagangan beras maupun gabah lintas provinsi sebenarnya tidak dilarang. Namun untuk memastikan keamanan ketersediaan pangan, semua pemerintah daerah di NTB mengupayakan agar gabah tak keluar.
”Kalau pun keluar, setidaknya sudah dalam bentuk beras,” kata David.
Langkah ini diambil untuk menghidupkan penggilingan-penggilingan kecil di dalam daerah. Jika gabah kering dikirim ke luar, tentu akan mengurangi pekerjaan penggilingan dalam daerah. Hal ini berpotensi akan menjadi masalah nantinya.
Kata dia, jika gabah dikirim ke luar NTB, maka penggilingan kecil tidak akan penuh. Sementara dalam satu tahun, mereka beroperasi rata-rata 6-8 bulan. Untuk sisa masa 4-6 bulannya, rata-rata penggilingan padi harus menunggu panen berikutnya. ”Harapan kita Pergub yang ada bisa segera diefektifkan. Jika ini (penggilingan kecil, Red) berjalan maka secara otomatis tenaga kerja berjalan,” terangnya.
”Sangat bagus kalau polanya panen tidak serentak. Mungkin bergilir, antarkabupaten itu berbeda-beda sehingga harga itu tidak jatuh,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Kimda Farida