LombokPost-Puluhan warga mendatangi Perum Bulog NTB, Rabu (25/10). Mereka meminta Bulog NTB bekerja serius menstabilkan harga beras. Bulog juga didorong melakukan penyaluran beras SPHP ke desa-desa untuk pemerataan.
”Sampai saat ini harga beras di pasaran masih sangat tinggi, dan melebihi ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah,” ujar Ketua LSM Kasta NTB Lalu Wink Haris yang ikut dalam aksi tersebut.
Menurutnya, tingginya harga beras di pasaran membuktikan operasi pasar yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Sebab itu, warga bersama meminta pertanggungjawaban dari Bulog.
Pihaknya menawarkan pada Bulog agar skema pendistribusian beras tidak dominan lagi melalui pedagang. Melainkan distribusi langsung ke masyarakat di desa. Sehingga masyarakat bisa merasakan dan membeli langsung beras Bulog, dengan harga murah. ”Tadi ada beberapa tuntutan yang kami siapkan ke Bulog, terutama tentang berapa jumlah beras yang ada di gudang Bulog hingga hari ini,” bebernya.
Penjelasan yang dia terima, stok masih tersedia 20 ribuan ton. Pihaknya berharap beras cadangan ini setidaknya bisa digunakan untuk menstabilkan harga agar kembali normal sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Menanggapi hal ini, Pimwil Bulog NTB David Susanto mengatakan, program SPHP secara masif akan diperluas hingga ke desa. Terkait permintaan penghentian SPHP di pasar maupun toko yang ada di 41 titik dengan 205 pedagang, disepakati untuk melakukan pemantauan bersama.
”Demo hari ini berjalan tertib aman dan lancar, tidak ada masalah atau tidak ada kerusuhan sama sekali. Karena apa yang disampaikan oleh mereka itu kita dengarkan dan jawab,” bebernya.
Dijelaskan David, sebenarnya semua program SPHP ini sudah berjalan dengan lancar. Alasan menempatkan SPHP di pasar, karena pasar tersebut merupakan tempat pencatatan inflasi. Sehingga membuat program SPHP ideal ditempatkan di sana. ”Karena jika beras SPHP tidak ada di pasar, nanti harga beras melambung dengan cepat, makanya pasar itu kita akan jaga,” jelasnya.
Jika ada temuan pedagang yang menjual beras SPHP tidak sesuai ketentuan, maka akan dikenakan sanksi blacklist.
Soal harga beras melambung tinggi, David mengklaim itu bukan persoalan lokal saja. Kondisi cadangan beras NTB saat ini mengalami surplus 300 ribu ton dalam setahun. Hal ini dengan catatan produksi beras mencapai 900 ribu ton. Sedangkan kebutuhan beras warga NTB sebesar 525 ton per tahun. ”Jadi sisanya cukup banyak,” ucapnya.
Berbicara soal harga beras SPHP, David mengatakan sebesar Rp 10.900 per kilogram, atau Rp 54.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini tergolong murah dan NTB juga masih mandiri pangan. ”Dalam artian, beras yang kita keluarkan itu adalah masih beras dalam negeri, bukan impor,” jelasnya.
Tercatat 16 ribu ton telah digelontorkan Bulog NTB untuk program SPHP ini. ”Kemungkinan sampai akhir tahun itu berkisar 21 ribu ton yang akan kita keluarkan,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Kimda Farida