LombokPost-Tudingan negatif terhadap kinerja Bank Syariah NTB di bawah kepemimpinan Direktur Utama H Kukuh Rahardjo ditanggapi Komisaris Independen Bank NTB Syariah Hj Putu Selly Andayani.
Dia menilai kinerja Kukuh justru baik dan membawa Bank NTB Syariah berkembang pesat hingga saat ini.
”Jadi kinerjanya bagus, makanya sekarang tetap dilanjutkan dia periode kedua, jadi atas dasar apa modelnya (tudingan, red) begitu,” ujar Selly.
Dijelaskan Selly, perkembangan pesat ini terlihat dari berbagai indikator kinerja perbankan. Di antaranya, pertumbuhan aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), hingga laba setiap tahunnya setelah konversi menjadi syariah terus meningkat.
Jumlah aset Bank NTB pada 2018 lalu sebelum syariah hanya Rp 7 triliun. Kini per September 2023, asetnya sudah tembus di angka Rp 14 triliun.
Kemudian labanya, juga di atas rencana bisnis bank (RBB) sudah bisa mencapai Rp 210 miliar. Untuk pembiayaan Rp 10 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan, deposito dan giro sebesar Rp 10, 6 triliun.
”Itu yang kita lihat. Pemegang saham kan carinya devidennya berapa dan sekarang naik, saya tidak hafal berapa, yang jelas naik,” sambungnya.
Selain itu, rasio kredit bermasalah (NPF) Bank NTB Syariah hingga September 2023 sebesar 1,06 persen. Hingga 31 Desember 2023, NPF Bank NTB Syariah sudah berada di bawah satu persen. Dalam dunia perbankan, NPF di bawah 1 persen merupakan prestasi yang sangat memuaskan.
”Ini mesti diapresiasi oleh masyarakat NTB. Kinerjanya bagus, jadi tidak ujug-ujug diganti,” kata mantan kepala Disdag NTB ini.
Lebih lanjut dikatakan perempuan berhijab ini, setelah lima tahun konversi, Bank NTB syariah kini tidak dianggap sebelah mata oleh daerah lain. Hal itu terbukti dari banyaknya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia belajar ke Bank NTB Syariah.
”Beliau (Kukuh, Red) juga banyak mendapatkan penghargaan dari pusat, daerah lain banyak yang ingin seperti Bank NTB Syariah, makanya belajar ke kita,” terang Selly.
Mengenai pergantian direktur utama, Selly menegaskan itu merupakan kewenangan dari pemegang saham. Saham dari Pemprov NTB sebesar 43 persen, sedangkan kabupaten lainnnya di angka 57 persen. ”Kan lebih besar kabupaten lain,” ucapnya.
Selly juga menanggapi soal Bank NTB Syariah yang disebutkan bisa turun menjadi BPR. Menurutnya, itu merupakan pernyataan yang keliru. Sebab proses pemenuhan modal intinya sudah sesuai dengan Peraturan OJK (POJK). Yakni, BPD harus memenuhi modal inti minimal Rp 3 triliun di 2024.
”Itu sudah final dengan menggandeng Bank Jatim dalam bentuk kerja sama kelompok usaha Bank (KUB), dan akan disampaikan pada RUPS nanti,” jelasnya.
”Ini justru membuat Bank NTB Syariah semakin besar, bukan turun kelas jadi BPR,” tambahnya.
Mengenai dana di bank yang banyak digunakan di kegiatan Pemprov, kata Selly itu namanya dana promosi, dan CSR-nya ada. Itu bukan menggunakan dana tabungan milik masyarakat. ”Ini bukan uang tabungan orang, dong ditegur kita. Karena memang pemegang sahamnya adalah kepala daerah, masak mereka punya acara kita abaikan,” jelasnya.
Selly mengingatkan, pertimbangan menilai kinerja itu harus pada profesionalisme. Bukan disangkutpautkan dengan kepentingan segelintir pihak, apalagi politik. Bank NTB Syariah ini merupakan lembaga keuangan yang harus dikelola secara profesional.
”Sesuai visi Bank NTB Syariah, menjadi bank yang amanah untuk masyarakat NTB,” tandasnya.
Dimintai tanggapan terkait persoalan ini, Asisten II Setda Provinsi NTB H Fathurrahman belum bisa berkomentar banyak. Dirinya akan melaporkan perihal ini terlebih dulu pada pj gubernur NTB. ”Saya belum bisa komentar, saya laporkan dulu ke Pak pj gubernur,” ujarnya. (fer/r9)
Editor : Kimda Farida