LombokPost--Kehadiran koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Hal ini yang mendorong Dinas Koperasi UKM NTB melalui UPTD Balatkop UKM NTB menggelar Diklat Perencanaan Unit Usaha Koperasi di basis-basis kantong kemiskinan ekstrem.
Diklat tersebut diberikan pada 60 peserta di Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop) UKM NTB, (14-18/10).
”Diklat kali ini berbeda dengan Diklat sebelumnya,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Ahmad Masyhuri, Selasa (15/10).
Diklat kali ini memilih koperasi-koperasi yang ada di basis atau kantong kemiskinan ekstrem.
Tercatat ada 60.642 KK atau 282.486 orang yang masuk dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) di NTB.
”Bisa dikatakan hampir tidak dapat makan, hidupnya sulit. Itulah yang kita ambil pesertanya, koperasi yang ada di sekitar wilayah kantong kemiskinan,” sambungnya.
Dirinya berharap, masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem ini bisa direkrut jadi anggota koperasi.
Jika tidak menjadi anggota koperasi, paling tidak koperasi tersebut bisa membantu mereka dengan menyisihkan sebagian pemasukannya.
”Atau mereka diajak berusaha sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial,” jelasnya.
”Kami berharap setelah ini koperasi bisa berdaya dan memberdayakan para peyandang kemiskinan ekstrem di sekitar koperasi,” tandasnya.
Baca Juga: Lobar-KLU Sepakat Garap Potensi Holtikultura untuk Pengendalian Inflasi
Kepala UPTD Balatkop UKM NTB Dikdik Kusnandika mengatakan, ada beberapa narasumber yang dihadirkan.
Di antaranya, Muda Bakti Barokah Farm Lombok Tengah yang usahanya sudah merambah ke digital marketing dan cukup terkenal.
Kemudian ada pengusaha gula aren dari IKM King Aren Lombok Barat.
IKM ini memproduksi air nira menjadi gula semut yang banyak digeluti masyarakat kelas menengah ke bawah lintas P3KE.
Narasumber lainnya dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Banyumulek. RPH ini dikelola pihak swasta dan berasal dari luar daerah.
Terkait RPH ini, Dikdik menginginkan adanya minat dan ketertarikan dari para pelaku koperasi agar bisa menangani sendiri.
Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan KUKM Ida Haryani mengatakan, Diklat digelar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.
”Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu menekan angka kemiskinan di daerahnya,” ujarnya.
Selain itu, juga meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada anggota untuk membantu memenuhi kebutuhannya.
Serta meningkatkan peran serta koperasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
”Dapat mengembangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang membantu masyarakat di sekitarnya, serta membantu menciptakan dan mengembangkan usaha baru sesuai dengan potensi yang ada,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Kimda Farida