Sejumlah hotel, terutama skala kecil dan menengah, terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja.
Bahkan ada yang sudah tutup sementara.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) NTB Ni Ketut Wolini mengatakan, pengurangan karyawan tidak tetap sudah mulai dilakukan sejak 2024.
Kini, mayoritas hotel hanya mengandalkan karyawan tetap untuk menjalankan operasional dasar.
Pekerja harian (DW) baru dipanggil jika ada event-event tertentu.
“Secara total, sudah ribuan yang tidak lagi bekerja. Itu tersebar di hotel besar dan kecil, termasuk bungalow dan losmen,” jelasnya.
Wolini menjelaskan, banyak hotel kecil yang kini hanya beroperasi setengah kapasitas.
Bahkan sebagian terpaksa tutup sementara karena beban operasional tak sebanding dengan pemasukan.
“Operasionalnya berat, tamu sedikit. Beda jauh dengan sebelum-sebelumnya,” sambungnya.
Kondisi ini mencerminkan kondisi darurat yang dihadapi sektor pariwisata dan perhotelan.
“Untuk sementara yang tutup di Mataram kan ada Grand Legi, sudah ada banyak cuma kan ini hotel-hotel kecil ya, jumlahnya puluhan,” bebernya.
PHRI NTB juga menyuarakan keprihatinan terhadap beban pajak yang dianggap tidak proporsional dengan kondisi usaha saat ini.
Baik dari sisi pajak daerah maupun regulasi pusat yang menambah tekanan.
Salah satunya, seperti penerapan royalti lagu di area publik termasuk hotel dan restoran.
“Kami butuh keringanan pajak, sangat butuh. Tapi di sisi lain, ada ketakutan karena ancaman pidana dan denda. Ini membuat pengusaha resah, bingung harus bagaimana,” terangnya.
Keluhan juga muncul terkait ketidakjelasan pembedaan antara pajak skala besar dan kecil.
Para pelaku usaha merasa belum mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional dari pemerintah.
Mereka mengharapkan agar pemerintah daerah dan pusat dapat melakukan evaluasi bersama.
PHRI NTB juga berharap adanya dukungan konkret dalam bentuk promosi pariwisata, relaksasi aturan, dan pelatihan tenaga kerja.
Hal itu untuk menghadapi perubahan model bisnis sektor hospitality.
Sebelumnya, terkait royalti lagu, Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB Lalu Kusnawan meminta agar Presiden mengatensi.
Sebab itu sudah menjadi polemik yang panjang dan semakin membebani pengusaha hotel.
"Harapan kami pemerintah pusat, bahkan kalau perlu bapak presiden, turun tangan langsung dalam masalah ini," ujarnya.
Editor : Siti Aeny Maryam