Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa RUPTL terbaru memuat rencana penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 gigawatt (GW), dengan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 76 persen dari total proyek.
"PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian. Satu-satunya cara bergerak maju adalah melalui kolaborasi," ujar Darmawan dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta, Selasa (19/11).
Ia memaparkan, implementasi RUPTL akan membutuhkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer dan gardu induk berkapasitas 109.000 MVA. Selain menopang pasokan energi hijau, proyek besar ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan ketahanan energi nasional, menekan emisi, sekaligus mendorong peralihan konsumsi dari energi impor menuju sumber domestik.
Baca Juga: Bikin Heboh! Diskon Tambah Daya 50% Cuma Sampai 23 November, Buruan Klaim di PLN Mobile
Kemandirian Energi Dukung Visi Ekonomi
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menilai percepatan kemandirian energi melalui RUPTL merupakan elemen penting untuk mencapai visi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kelistrikan yang memadai.
“Tidak ada cerita pertumbuhan ekonomi delapan persen tanpa kelistrikan yang optimal,” ujarnya.
Menurut Qodari, pasokan listrik yang stabil, bersih, dan terjangkau memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, termasuk akses pendidikan, digitalisasi sekolah, hingga penguatan aktivitas ekonomi di wilayah terpencil.
Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menambahkan bahwa rasio elektrifikasi yang ditangani PLN saat ini telah mencapai 98,54 persen. Meskipun demikian, masih terdapat lebih dari 10 ribu titik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai.
Pemerintah menargetkan penyelesaian masalah elektrifikasi di daerah 3T dalam lima tahun mendatang.
Editor : Redaksi Lombok Post