Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) NTB Hario K Pamungkas mengatakan, laju inflasi November 2025 masih terjaga di rentang sasaran 2,5±1 persen. Yakni 0,34 persen secara bulanan dan 2,74 persen secara tahunan.
“Peningkatan tekanan inflasi didorong oleh kelompok pangan bergejolak atau Volatile Food dan inflasi inti atau Core Inflation,” jelasnya.
Sejumlah komoditas pangan berkontribusi signifikan, termasuk tomat, bawang merah, dan ikan teri. Selain itu, komoditas emas perhiasan juga tercatat menyumbang inflasi. “Seiring masih tingginya ketidakpastian global yang mendorong kenaikan harga logam mulia,” sambungnya.
Hario mengingatkan, meski inflasi terkendali, kembali normalnya siklus cuaca pasca El Nino memicu pergerakan harga komoditas pangan strategis. Data historis menunjukkan, harga aneka cabai dan bawang merah terpantau meningkat menjelang akhir tahun.
“Kecenderungan peningkatan permintaan menjelang HBKN Nataru juga diperkirakan mendorong kenaikan harga daging dan telur ayam,” terangnya.
Menghadapi potensi gejolak harga Nataru, BI NTB telah memberikan sejumlah rekomendasi dan dukungan konkret dalam rangka pengendalian inflasi. Di antaranya, mengantisipasi komoditas tertentu yang harganya fluktuatif bahkan naik.
“Mulai dari aneka cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam,” ujarnya.
Pelaksanaan GPM (Gerakan Pangan Murah) harus dilakukan secara 3T (tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran, terutama untuk komoditas Volatile Food menjelang nataru. TPID harus memastikan kelancaran logistik dengan ketersediaan armada yang cukup termasuk rute dan frekuensi perjalanan serta memprioritaskan angkutan yang memuat bahan pangan.
“TPID juga harus pengendalian harga tarif angkutan menjelang Nataru,” katanya.
Kemudian industrialisasi melalui penguatan berbagai sektor untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran kebutuhan komoditas diarahkan untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir. Komunikasi kepada masyarakat berupa moral suasion untuk pengelolaan ekspektasi masyarakat atas ketersediaan bahan pokok secara transparan, serta imbauan pada masyarakat untuk belanja bijak
BI memperkirakan inflasi NTB sampai akhir tahun 2025 tetap terkendali. Namun, kewaspadaan tetap menjadi kunci, disertai himbauan kepada masyarakat untuk belanja bijak dan mengelola ekspektasi atas ketersediaan bahan pokok.
Pj Sekda NTB L Moh Faozal mengatakan, NTB dianugerahi kapasitas produksi pangan yang tinggi, namun seringkali mengalami inflasi komoditas pangan.
Hal ini menunjukkan pentingnya identifikasi dan pemetaan produksi antawvilayah untuk mengurangi tekanan inflasi dan disparitas harga antar daerah pada komoditas utama penyumbang inflasi.
“Seperti cabai dan bawang merah, ini memerlukan dukungan koordinasi antar kepala daerah kabupaten/kota untuk memastikan kelancaran distribusi dan rantai pasok pangan,” terangnya.
Sekda juga menyarankan TPID agar melakukan monitoring ke pasar-pasar untuk mendapatkan data perkembangan inflasi secara real time. Hasil monitoring akan digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk melakukan intervensi secara lebih efektif.
Usulan gerakan tanam cabai di seluruh tingkat lembaga pendidikan dasar-menengah perlu digalakan. Hal itu untuk meningkatkan produksi lokal dan melatih siswa sebagai bagian dari pembelajaran dan membangun kesadaran pengendalian inflasi sejak dini.
Didukung dengan teknologi penyimpanan yang dapat memperpanjang usia simpan hasil produksi.
“Terakhir, penguatan koordinasi antar pihak pemerintah dan mitra swasta untuk memperluas jangkauan pengawasan dan intervensi,” tandasnya.
Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin menyampaikan upaya optimalisasi pengawasan dan distribusi barang kebutuhan pokok dalam menekan inflasi. Pemerintah memperkuat pengawasan harga, terutama terhadap beras di atas HET.
Selain itu, juga memastikan distribusi berjalan efisien melalui analisis rantai pasok, optimalisasi jaringan logistik, dan pemendekan mata rantai distribusi agar barang cepat sampai ke konsumen.
Strategi pemerintah akan mencakup koordinasi intensif lintas sektor, pemantauan harga melalui SP2KP (real time market monitoring), pengawasan terhadap penimbunan, serta intervensi pasar murah saat terjadi lonjakan harga
Kepala Biro Perekonomian Najamuddin Amy menekankan kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi periode Nataru 2026 melalui arahan Mendagri. Hal itu untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, menjaga distribusi logistik dan kebutuhan pokok, memperkuat koordinasi Forkopimda dalam mengantisipasi potensi kerawanan termasuk bencana, hingga pembentukan posko Nataru di seluruh wilayah.
“Pemerintah pusat juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan menjelang Nataru karena konsumsi masyarakat meningkat, dan daerah berkapasitas fiskal diminta membantu provinsi yang terdampak bencana,” pungkasnya.
Editor : Marthadi