LombokPost – NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional memunculkan tantangan baru, yakni ketersediaan ruang simpan.
Hingga penghujung tahun, realisasi pengadaan Bulog NTB tercatat mencapai 103,75 persen atau 188.754 ton setara beras.
Angka yang menggembirakan bagi ketahanan pangan. Namun berdampak pada penuhnya kapasitas gudang.
Saat ini, Bulog NTB mengurus 16 kompleks pergudangan dengan total kapasitas 117.500 ton.
"Posisi saat ini kita butuh gudang yang banyak lagi. Stok yang ada bahkan diprediksi cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga puluhan bulan ke depan," ujar Pimwil Bulog NTB Mara Kamin Siregar.
Guna mengamankan stok tahun 2025 dan awal 2026, Bulog NTB harus memperkuat keberadaan gudang.
Dia mengatakan, pihaknya menyewa gudang milik swasta dan mitra yang tersebar di wilayah cabang maupun Kota Mataram.
Hal ini dilakukan agar proses distribusi dan perawatan kualitas beras tetap terjaga.
Menyongsong musim panen raya yang diprediksi jatuh awal Maret 2026, Bulog memastikan akan tetap hadir di tengah petani.
Untuk memuluskan rencana tersebut, Bulog telah memperkuat jejaring di lapangan.
Tercatat ada lebih dari 50 mitra kerja besar (pengadaan tingkat atas) yang telah menjalin kontrak.
"Kalau ditambah dengan kelompok tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang dikawal langsung oleh Satgas Bulog, jumlahnya bisa mencapai ratusan mitra,” bebernya.
Realisasi serapan yang melampaui target tahun ini membuktikan peran vital NTB dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Kendati demikian, Bulog mengharapkan dukungan dan masukan dari seluruh stakeholder agar pengelolaan pengadaan di tahun mendatang semakin efektif dan efisien.
"Tujuannya satu, memberikan manfaat optimal bagi petani dan masyarakat, serta menjaga ketahanan pangan," tandasnya.
Berbicara soal serapan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Muhammad Riadi menilai, peningkatan serapan gabah oleh Bulog berperan penting sebagai instrumen penyangga harga di tingkat petani.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) 2025), produksi padi di NTB mencapai 1,69 juta ton gabah kering giling, atau setara 965.644 ton beras.
Riadi menegaskan, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram harus ditegakkan secara konsisten di lapangan.
“Ketika harga terjamin dan biaya produksi menurun, petani terdorong meningkatkan produksi. Ini menjadi kunci keberlanjutan swasembada pangan,” pungkasnya.
Editor : Marthadi