Dari angka tersebut, sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp 34,5 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan, total investasi ini bersumber dari 14 sektor usaha di 10 kabupaten/kota.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan Rp 41,3 triliun. “Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp 7,6 triliun,” terangnya, Rabu (31/12).
Meski pertambangan ada di posisi puncak, sektor lain mulai menunjukkan taringnya. Sektor perindustrian menempati posisi kedua sebagai penyumbang investasi terbesar dengan nilai lebih dari Rp 4,8 triliun.
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif turut memberikan kontribusi signifikan mencapai Rp 5 triliun.
Sektor perdagangan juga mencatatkan angka Rp 1,6 triliun (PMDN) dan Rp 277,5 miliar (PMA), disusul sektor transportasi senilai Rp 404,4 miliar.
Sektor ketenagakerjaan menyumbang Rp 221 miliar. Kemudian sektor kesehatan, obat, dan makanan Rp 180 miliar.
“Ini menunjukkan diversifikasi investasi di NTB semakin berkembang,” sambungnya.
Dilihat dari persebaran wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi primadona investasi dengan nilai realisasi Rp 36,3 triliun.
Besarnya investasi di KSB juga berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, yakni 964 tenaga kerja lokal dan 173 tenaga kerja asing (TKA).
Kemudian diikuti Kabupaten Lombok Tengah Rp 6,8 triliun, Kota Mataram Rp 1,6 triliun, Kabupaten Dompu Rp 1 triliun, Kabupaten Lombok Utara Rp 941 miliar, Kabupaten Lombok Barat Rp 778 miliar, dan Kabupaten Sumbawa Rp 728,8 miliar.
Secara kumulatif, arus investasi yang masuk ke NTB sepanjang tahun ini telah menyerap 12.178 tenaga kerja lokal dan 354 TKA. Irnadi menekankan, penggunaan TKA tetap diawasi secara ketat dan terbatas.
“Penggunaan tenaga kerja asing harus sesuai aturan dan regulasi, terutama untuk transfer teknologi dan keahlian yang belum tersedia secara lokal,” tegasnya.
Kehadiran Satgas Investasi juga disebutnya sangat krusial dalam mempercepat proses perizinan dan penyelarasan kebijakan lintas sektor.
“Kami ingin menciptakan ekosistem yang kondusif,” pungkas Irnadi.
Terpisah, Kepala DJP Nusra Samon Jaya mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Praya yang membawahi wilayah Lombok Tengah tercatat mengalami pertumbuhan penerimaan pajak 8 persen dibandingkan tahun lalu.
“Salah satunya karena Mandalika,” jelasnya.
Menurutnya, geliat ekonomi Mandalika kini sejajar dengan kawasan wisata unggulan lain di NTB, seperti Tiga Gili.
“Transaksi di kawasan gili bisa mencapai sekitar Rp 7 triliun per tahun. Mandalika arahnya ke sana,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida