LombokPost - Investasi energi baru terbarukan (EBT) di NTB cukup diminati investor.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, lebih dari 10 investor menawarkan berbagai proyek sektor ini.
“Ada yang menawarkan proyek energi solar, ada juga yang masalah sampah, dan lainnya,” ujar Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma, Rabu (1/4).
Baca Juga: PLTP Ulumbu Diperluas, Ditjen EBTKE Apresiasi Pemda Manggarai
Dijelaskannya, salah satu titik paling panas dalam radar investasi saat ini adalah Sekotong, Lombok Barat.
Investor lokal Berkah Energi Lombok dilaporkan tengah melakukan riset mendalam untuk mengukur intensitas angin di sana.
Perusahaan tersebut bahkan telah mengantongi izin pengelolaan kawasan, termasuk area hutan. Jika riset ini berhasil, Sekotong berpotensi menjadi pusat Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama yang masif di NTB.
Baca Juga: PLN Dorong Bali-NTB-NTT Jadi Lumbung Energi Hijau, Target EBT Capai 70 Persen
“Mengikuti jejak sukses PLTS Peringgabaya yang sebelumnya telah mencuri perhatian menteri pembangunan Kanada,” sambungnya.
Namun, tidak semua rencana berjalan mulus. Proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) yang banyak diajukan investor justru menemui jalan buntu. Ironisnya, kendalanya bukan pada teknologi, melainkan pada stok sampah.
"Investor butuh minimal 10 ribu ton sampah per hari agar hitungan bisnisnya masuk. Sementara suplai kita belum sampai ke sana," bebernya.
Baca Juga: PLN Targetkan Bauran EBT 76 Persen Hingga 2034 Melalui RUPTL Terhijau Sepanjang Sejarah
Meski secara akumulatif sampah se-Pulau Lombok bisa mendekati angka tersebut, masalah distribusi menjadi soal. Menyatukan sampah dari empat kabupaten dan satu kota ke satu titik pengolahan membutuhkan biaya logistik yang sangat tinggi.
Tantangan paling krusial justru muncul di ujung proses, yakni penjualan listrik. Investor energi terbarukan diwajibkan menjual daya mereka ke PLN. Namun, pihak PLN kerap menyatakan bahwa kapasitas listrik di NTB saat ini sudah mencukupi. "PLN selalu mengatakan mereka sudah cukup dengan energi dan kapasitas yang ada," terangnya.
Menyikapi kebuntuan ini, DPMPTSP NTB kini memposisikan diri sebagai diplomat yang mempertemukan kepentingan investor dengan regulasi PLN dan Dinas ESDM. Pihaknya sadar, tanpa sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, target NTB sebagai Green Province hanya akan menjadi catatan di atas kertas. "Kami juga siap turun ke lapangan jika ada kendala sosial agar iklim investasi tetap kondusif," pungkas plt kepala Disperindag NTB ini. (fer/r6)
Editor : Redaksi