LombokPost - Polda NTB mulai menjalani audit kinerja yang dirangkaikan dengan audit sasaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Itwil IV Itwasum Polri tahap II tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan entry meeting yang berlangsung di Gedung Rupatama Polda NTB, Kamis (18/6).
Kegiatan dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja dan diikuti para pejabat utama, kepala satuan kerja (Satker), kapolres, kapolresta jajaran, serta perwira di lingkungan Polda NTB. Seluruh satker dan satuan wilayah juga mengikuti kegiatan secara virtual dari daerah masing-masing.
Dalam arahannya, Kapolda NTB menegaskan audit kinerja merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program kerja berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, audit tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi sarana mengukur efektivitas pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Audit kinerja merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu diperbaiki,” ujar Kalingga.
Ia menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi fondasi penting dalam membangun institusi Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat.
Karena itu, pelaksanaan audit oleh Itwil IV Itwasum Polri diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja organisasi sekaligus menjadi dasar penyempurnaan sistem kerja di lingkungan Polda NTB.
Kapolda juga mengungkapkan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian, termasuk pengelolaan anggaran dan program kerja, terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan organisasi.
“Kami terus melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian, termasuk pengelolaan anggaran. Hal ini penting agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui audit kinerja tersebut, Polda NTB berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan profesionalisme personel, serta mendorong terwujudnya pelayanan kepolisian yang lebih presisi, modern, dan akuntabel.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
