LombokPost – Lonjakan belanja pemerintah yang melampaui angka 21 persen pada Kuartal I 2026 memicu kekhawatiran serius terhadap ketahanan fiskal jangka panjang Indonesia. Pengamat ekonomi Ferry Irwandi mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan amanat undang-undang yang membatasi defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ferry menilai, tingginya belanja di awal tahun ini sangat berisiko karena Kuartal I biasanya menjadi tumpuan utama penerimaan negara melalui siklus pelaporan SPT Pajak. Namun, realita saat ini menunjukkan adanya ketimpangan di mana pertumbuhan belanja jauh lebih agresif ketimbang pendapatan negara.
"Amanah undang-undang itu defisit kita itu 3%. Kalau dalam Q1 saja udah 0,90, berarti seberapa effort untuk mempertahankan defisit di bawah 3% tentu sulit. Sedangkan di Q1 yang jelas-jelasnya penerimaan negara, ternyata pertumbuhan 10% itu masih kalah dengan belanjanya. Wah ya, pendapatan kita naik 10%, belanja kita naik 31,8%," ungkap Ferry.
Ketidakseimbangan ini, menurut Ferry, bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata yang dapat merembet ke sektor moneter. Jika pemerintah tidak segera membenahi pengelolaan anggaran, hal ini akan berdampak buruk pada nilai tukar Rupiah dan sentimen investor global.
"Dan itu juga jadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Kenapa demikian? Karena kalau tidak diselesaikan itu akan sangat berpengaruh pada ketahanan fiskal kita, akan sangat berpengaruh pada neraca pembayaran kita, dan akan sangat berpengaruh pada kurs kita. Lupa kepercayaan investor kepada Indonesia," tegasnya memperingatkan.
Ferry menggarisbawahi pentingnya mendiagnosis masalah ekonomi dengan jujur dan akurat. Ia meminta tim ekonomi pemerintah di bawah Menkeu Purbaya untuk berhenti melakukan kosmetik data yang justru berpotensi melahirkan kebijakan salah sasaran yang memperparah situasi keuangan negara.
"Kenapa gua concern sama hal ini? Karena ketika kita mendiagnosis masalah, kita harus mengidentifikasinya dengan benar supaya dapat solusinya yang benar juga. Jangan sampai identifikasinya apa, masalahnya apa, solusi yang diambil malah makin kacau gitu," tambah Ferry.
Sebagai penutup, ia menyatakan bahwa kritik dan masukan yang ia berikan merupakan bentuk kepedulian dari warga sipil yang berlatar belakang pendidikan ekonomi, dengan harapan pemerintah dapat mengambil langkah penyelamatan fiskal yang lebih realistis.
"Makanya konten ini dibuat bukan untuk memojokkan atau menyerang atau menyudutkan pihak tertentu. Justru gue percaya kita semua mencintai negara ini. Mungkin caranya aja yang berbeda gitu. Dan semoga ini bisa direspons dan ditanggapi atau dilihat dengan cara yang berbeda juga gitu. Artinya apa? Artinya ini masukan dari warga sipil biasa," pungkas Ferry.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin