LombokPost – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB memberikan atensi khusus terhadap rencana bank daerah yang bersiap kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Belajar dari rekam jejak masa lalu, penyaluran program penjaminan modal ini sempat memicu lonjakan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan).
Sebab itu, OJK mendorong tata kelola yang ketat.
Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo menegaskan, industri perbankan wajib menjunjung tinggi asas prudential banking atau prinsip kehati-hatian.
Baik dalam skema penyaluran kredit program subsidi seperti KUR maupun non KUR.
Pihaknya tidak ingin ambisi memperluas keran pembiayaan justru menjadi bumerang bagi kesehatan finansial perbankan daerah.
Baca Juga: Digitalisasi QRIS dan Transaksi Valas di NTB Meroket
Antisipasi risiko gagal bayar berulang, Rudi mengatakan, manajemen bank daerah akan menerapkan strategi penyaluran secara bertahap.
Pola ini menggunakan sistem batasan kuota atau plafon. Untuk langkah awal, nilai dana stimulus yang disiapkan terbilang konservatif dan tidak langsung dalam skala masif.
“Informasi yang kami dapatkan, untuk tahap awal mereka mau membatasi plafon terlebih dahulu di kisaran Rp 30 miliar,” ujarnya.
Baca Juga: Jiwa yang Tertukar, Ini 3 Alasan Wajib Nonton Drakor Reborn Rookie
“Ini adalah langkah uji coba untuk melihat rapot kualitas kreditnya, apakah berjalan lancar atau tidak. Jika tahap awal ini sukses dan aman, baru mereka akan melanjutkan ke step atau tahapan berikutnya,” jelas Rudi.
Langkah pembatasan ini juga dibarengi dengan program peningkatan kapasitas SDM (capacity building) internal bank daerah dari level atas hingga bawah.
Petugas di tingkat bawah yang sebelumnya belum familiar dengan sistem pemberian kredit lebih ketat harus melewati beberapa fase edukasi.
“Bahkan, pihak direksi juga diminta terlibat dalam pembelajaran di awal agar SOP penyaluran kredit yang sehat benar-benar terimplementasi hingga lini terbawah,” tambah Rudi.
Baca Juga: Alphard XE HEV Tawarkan Sensasi Berkendara Mewah yang Berkelas
Secara makro, performa serapan anggaran KUR di NTB berada dalam tren yang memuaskan.
Berdasarkan data DJPb, total realisasi KUR NTB pada 2025 lalu sukses menembus angka Rp 5,7 triliun. Catatan impresif tersebut mengantarkan NTB bertengger di peringkat ke-12 secara nasional.
Meski demikian, Rudi mengakui dominasi penyaluran dana triliunan Rupiah tersebut sejauh ini masih dikuasai kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca Juga: Mahasiswa FK Unizar Raih Dua Bronze Medal Lewat Inovasi Kesehatan dan Mitigasi Bencana
Berbeda dengan bank daerah, bank-bank Himbara dinilai sudah memiliki infrastruktur, ekosistem, dan pengalaman yang matang (familiar) dalam mengelola mitigasi risiko KUR di sektor retail.
OJK NTB juga menyoroti karakteristik tingkat risiko dari masing-masing perbankan di daerah.
Rudi mengamati, selama ini banyak perbankan daerah yang berada di zona nyaman dengan mengandalkan segmen kredit konsumtif. Salah satunya, kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
OJK menantang perbankan daerah untuk mengubah arah orientasi kredit ASN tersebut. Dari yang semula bersifat konsumtif menjadi produktif.
Contohnya, pinjaman yang biasanya untuk membeli kendaraan mobil atau motor, dialihkan untuk modal usaha sampingan seperti buka kos-kosan atau usaha dagang.
“Kan ada tuh ASN dengan kredit ASNnya tapi menjalankannya untuk usaha,” tandas Rudi.
Editor : Akbar Sirinawa