LombokPost – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB resmi memulai pelaksanaan pendataan lapangan door to door Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Senin (15/6).
Agenda akbar nasional ini dijadwalkan berlangsung selama dua setengah bulan ke depan, terhitung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Penanda dimulainya sensus, BPS NTB memulai dengan mendata para pucuk pimpinan daerah.
Baca Juga: SPMB Kota Mataram 2026 Dibuka, Catat Jadwal Pendaftaran TK, SD, dan SMP Negeri
Petugas langsung menyambangi kediaman Wakil Gubernur NTB Hj Indah Damayanti Putri untuk melakukan pencacahan perdana.
Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan, pendataan para pejabat dan kepala daerah sengaja dilakukan di awal. Itu sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat luas nantinya.
“Harapannya, dengan kita sudah mendata Ibu Wagub, masyarakat yang lain juga ikut mendukung. Pemimpin daerah saja mau didata, masa kita tidak,” ujar Wahyudin.
Baca Juga: Ini Bukti Gerbong Pemain Kesayangan Ruben Amorim Merapat ke AC Milan
Untuk menjangkau seluruh wilayah di Lombok dan Sumbawa, BPS NTB mengerahkan total 5.210 petugas lapangan.
Setiap petugas bertanggung jawab menyisir sekitar 7 sampai 8 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil.
SE2026 akan mendata seluruh warga tanpa kecuali. Kepala keluarga akan menjadi pintu masuk utama.
Namun detail pertanyaan akan ditujukan kepada masing-masing anggota rumah tangga. Mulai dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Targetnya, seluruh skala usaha. Mulai dari warung kelontong, UMKM, industri rumahan, sektor jasa, perdagangan konvensional, hingga model bisnis modern seperti usaha berbasis digital dan kreator konten (content creator).
Wahyudin membeberkan, hasil akhir atau output dari SE2026 ini akan menjadi kompas utama dalam memetakan arah kebijakan ekonomi regional maupun nasional.
Melalui SE2026, BPS akan menyajikan data berkala mengenai jumlah total kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kategori skala usaha. Mulai dari UMKM, usaha menengah, hingga korporasi besar.
Baca Juga: Suzuki Landy Kini Hadir dengan Versi Hybrid
Selain itu, sensus ini juga akan memotret struktur dan karakteristik ekonomi makro ter-update secara komprehensif.
Sebagai langkah inovatif, data yang dikumpulkan akan mencakup pemetaan khusus pada sektor ekonomi digital serta ekonomi lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Seluruh data mentah yang dikumpulkan dari lapangan ini ditargetkan rampung dan akan resmi dirilis kepada publik pada akhir tahun 2026,” katanya.
Baca Juga: Setelah DPP Tetapkan Ketua DPC, Tim Formatur Segera Susun Pengurus DPC PKB se-NTB
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Indah Damayanti Putri mendukung penuh atas kelancaran proses SE2026.
Menurutnya, program-program strategis dari Presiden hingga ke tingkat daerah mutakhirnya membutuhkan akurasi basis data yang valid.
“Hari ini sejumlah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sampai ke tingkat daerah membutuhkan data yang pasti. Kami yakin apa yang dilakukan oleh statistik (BPS) ini bisa menjangkau sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah,” terangnya.
Perempuan yang akrab disapa Umi Dinda ini juga mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat umum di NTB untuk bersikap kooperatif selama petugas berkunjung ke rumah.
“Saya mengimbau semua masyarakat agar memberikan jawaban jujur dari sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh petugas dan meluangkan waktu. Karena data ini sangat penting untuk masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa