LombokPost – Kalangan dunia usaha dan pelaku industri di NTB diharap berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Hajat besar sepuluh tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) ini dinilai menjadi instrumen krusial bagi lahirnya kebijakan yang pro-pasar, serta peta jalan (roadmap) penguatan UMKM lokal.
Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan, proses seleksi petugas sensus telah bergulir ketat sejak pertengahan Mei. Tahap pertama selesai pada 21-22 Mei dan pengumuman kelulusan sudah dilakukan.
Baca Juga: BI NTB Genjot Investasi Energi Hijau dan Sektor Riil
“Kemudian dibuka lagi tahap berikutnya hingga 24 Mei kemarin, dilanjutkan uji kompetensi dan wawancara. Pengumuman hasil seleksi lanjutan sendiri dijadwalkan rampung pada 28 Mei mendatang,” ujar Wahyudin, Senin (25/5).
Berbeda dengan sensus edisi satu dekade lalu, SE2026 membawa lompatan besar dalam metode pencacahan objek di lapangan.
Mengingat lanskap bisnis digital yang berkembang masif pascapandemi, BPS kini menerapkan sistem penyisiran door to door menyeluruh tanpa pembagian klaster konsentrasi wilayah.
“Perkembangan usaha online saat ini mayoritas digerakkan langsung dari rumah tinggal. Karakteristik ini membuat petugas wajib mendata langsung ke lapangan agar tidak ada aktivitas ekonomi digital masyarakat yang terlewat,” kata Wahyudin.
Nantinya, instrumen kuesioner SE2026 akan merekam peta data korporasi dan usaha rakyat secara komprehensif.
Dimulai dari aspek identitas dan karakteristik yang mencakup legalitas formal, corak dominan aktivitas, hingga status kepemilikan usaha.
Baca Juga: Gandeng Markoding, IBM, dan Yayasan Dian Sastro, Dikpora NTB Geber Beasiswa AI 2026 untuk Perempuan
Selain itu, kuesioner ini juga akan memotret bagian manajemen operasional secara mendalam. Meliputi tata kelola keuangan, persentase serapan tenaga kerja lokal, hingga model pengelolaan bisnis yang diterapkan sehari-hari.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
