LombokPost – Pelaksanaan MotoGP Mandalika membuka peluang bagi sektor transportasi daerah.
DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB mendorong agar kebutuhan shuttle bus selama ajang internasional tersebut lebih banyak dipenuhi perusahaan otobus (PO) lokal.
Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum mengatakan, optimalisasi armada lokal dapat menekan biaya.
Sekaligus memperbesar dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Mercedes-Benz C 300 4MATIC Electric, Sedan Mewah Berteknologi Canggih
Berdasarkan pendataan internal, terdapat lebih dari 500 PO dan lebih dari 300 armada bus pariwisata di NTB berpotensi mendukung operasional MotoGP.
“Kami mendorong supaya bus lokal bisa dioptimalkan. Selain lebih efisien, uangnya berputar di NTB, driver-nya orang NTB, dan kebutuhan bahan bakarnya juga dibeli di NTB,” ujar Junaidi di Mataram.
Menurutnya, mendatangkan armada dari luar daerah justru membutuhkan biaya tambahan.
Pengusaha harus menanggung ongkos penyeberangan, bahan bakar selama perjalanan, hingga uang jalan pengemudi dari Pulau Jawa menuju Lombok.
Baca Juga: XPeng G9L Debut Oktober 2026, SUV Listrik Bongsor Bertenaga 577 Dk
Mobilisasi bus dari daerah seperti Surabaya dan Malang juga harus melewati sejumlah jalur penyeberangan.
Termasuk Ketapang-Gilimanuk dan Padangbai-Lembar.
Kondisi tersebut membuat biaya operasional berpotensi membengkak.
Karena itu, Junaidi menilai armada yang sudah tersedia di NTB dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan shuttle.
Perputaran uang pun tidak hanya berhenti pada perusahaan transportasi, tetapi turut menggerakkan pengemudi, SPBU, bengkel, hingga sektor usaha lainnya.
Meski mendorong keterlibatan maksimal, Organda menegaskan tidak bermaksud memonopoli pengelolaan transportasi MotoGP.
Baca Juga: Volkswagen Kenalkan Mission Efficiency, Mobil Listrik Paling Hemat dan Efisien
Hal yang diharapkan adalah ruang kemitraan yang adil, transparan, dan memiliki mekanisme yang jelas bagi PO lokal.
“Kami siap mendukung pelaksanaan MotoGP. Yang kami harapkan adalah adanya skema yang jelas dan berkeadilan sehingga pengusaha lokal bisa ikut mengambil bagian,” tegasnya.
Untuk menyampaikan aspirasi tersebut, DPD Organda NTB dijadwalkan melakukan audiensi dengan Pemprov NTB pada Kamis (25/9).
Ada tiga poin utama yang akan dibahas.
Baca Juga: Kemendikdasmen Siapkan Anggaran Rp 23 Triliun, Penataan Guru Dimulai 2027
Di antaranya, transparansi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kontrak, proporsi keterlibatan angkutan lokal, serta penetapan harga sewa yang wajar sesuai standar Organda.
Organda berharap hasil audiensi dapat dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
Dengan demikian, pelibatan transportasi lokal memiliki dasar dan mekanisme operasional yang jelas selama MotoGP Mandalika 2026.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan Berita Lombok Post