LombokPost – Kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB tengah dipetakan ulang.
Targetnya mencetak laba, membangun BUMD sehat, kuat, profesional, dan mampu tumbuh berkelanjutan.
Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB Izzuddin Mahili mengatakan, ada empat BUMD menjadi perhatian.
Di antaranya, Bank NTB Syariah, BPR NTB Perseroda, Jamkrida NTB Syariah, dan PT Gerbang NTB Emas (GNE).
Baca Juga: Dua Kolam Mangkrak di MWP Katanya Bakal Disulap Jadi Wahana Waterboom
Pemetaan dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan.
"Ada yang masih stabilisasi, ada yang recovery, dan ada yang sudah masuk tahap pertumbuhan," kata Izzuddin, Jumat (25/9).
Khusus GNE, perusahaan tersebut sebelumnya berada dalam kondisi cukup berat atau corporate distress.
Namun, pembenahan manajemen dan tata kelola mulai membawa perusahaan ke kondisi yang lebih stabil.
Baca Juga: Nicolo Bulega Juara Dunia WorldSBK 2026, Cetak Rekor Fantastis Bersama Ducati
Pemerintah juga memangkas struktur usaha GNE yang sebelumnya memiliki lebih dari 750 klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Perusahaan kini diarahkan kembali ke sejumlah bisnis inti yang dinilai memiliki prospek.
Salah satunya menangkap peluang pembangunan daerah melalui bisnis distribusi bahan konstruksi.
Komoditas seperti semen dan aspal buton mulai dipersiapkan untuk masuk dalam ekosistem pengadaan pembangunan.
Sedangkan BPR NTB Perseroda dan Jamkrida NTB Syariah masih berada dalam fase stabilisasi.
BPR NTB masih menghadapi persoalan kredit bermasalah serta pembenahan tata kelola pascamerger.
Baca Juga: Eksekusi Vonis Bebas Perkara Gratifikasi DRPD NTB, Jaksa Kembalikan Uang Rp 2,2 Miliar ke 13 Dewan
Pemerintah mendorong perusahaan masuk tahap recovery melalui segmentasi bisnis dan persiapan konversi menjadi bank syariah.
Jamkrida NTB Syariah juga diarahkan menuju recovery.
Salah satu fokusnya memperkuat jajaran pengurus dengan tenaga profesional sekaligus memenuhi kebutuhan modal inti sekitar Rp 75 miliar sesuai ketentuan OJK.
Adapun Bank NTB Syariah sudah berada pada fase recovery.
Baca Juga: Tiga Mahasiswa IAIH Pancor Sabet Juara Lomba Musabaqah Alquran
Namun, pemerintah ingin bank tersebut melangkah lebih jauh menuju sustainable growth.
Sejumlah agenda disiapkan, mulai dari pengembangan menjadi bank devisa, rencana menuju perusahaan terbuka, hingga pembentukan holding.
"Kita tidak mau berhenti di recovery, yang didorong pak gubernur adalah growth," tegasnya.
Evaluasi kinerja BUMD juga diperketat dengan melibatkan OJK, BPKP, dan kalangan akademisi.
Hasil evaluasi semester pertama 2026 menunjukkan Bank NTB Syariah memperoleh penilaian kesehatan AA dari BPKP dan komposit 2 dari OJK.
BPR NTB juga disebut masih memperoleh penilaian kesehatan baik dari BPKP dan komposit 2 dari OJK.
Baca Juga: Tunggak Pajak, Reklame Nakal Siap-siap Ditebang
Dalam jangka panjang, Pemprov NTB menyiapkan dua kelompok holding, yakni financial holding dan non-financial holding.
Financial holding akan menaungi BUMD sektor keuangan, sedangkan non-financial holding mencakup perusahaan sektor nonkeuangan dengan GNE menjadi salah satu bagiannya.
Namun, holding baru akan dibentuk setelah seluruh BUMD berada dalam kondisi sehat.
"Targetnya 2028 semua harus sehat. Karena proses holding kita rencanakan 2029," tegas Izzuddin.
Baca Juga: LPKN Training Center Siapkan 20 Peserta SMK Go Global Jadi Room Attendant
Dengan target tersebut, pembenahan BUMD NTB kini diarahkan menjadi mesin baru penggerak ekonomi NTB.
"Yang jelas sehat, kuat, profesional, dan semuanya growth. Itu target besar dan sangat diharapkan oleh pak gubernur," pungkasnya.
Editor : Rury Anjas Andita
Sumber : Liputan