LombokPost– Kesibukan Hj. Kinnastri Mohan Roliskana tidak hanya berlangsung di rumah sebagai istri dan ibu. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya, Kikin justru memiliki ruang yang luas bertemu masyarakat.
Nomor pribadinya sudah dikenal. Tidak sedikit yang langsung menghubunginya ketika menemukan persoalan.
“Mau apa aja mereka itu kadang sampai langsung chat saya. Kadang manggil Mbak, Bun, Mbak, ‘ini tolong ini’,” katanya, Senin (31/8).
Bagi sebagian orang, keberanian kader menghubunginya secara langsung mungkin terlihat tidak biasa. Namun bagi Kikin di situlah salah satu fungsi penting dirinya.
Sebab, tidak semua persoalan masyarakat dapat muncul dalam laporan resmi pemerintah. Ketika turun ke lapangan, warga bisa menyampaikan persoalan secara langsung, sederhana, bahkan spontan.
Salah satu persoalan yang kemudian benar-benar dibawa Kikin kepada Mohan adalah penanganan stunting. Inilah yang ‘dibisiki’ Kikin pada suaminya.
Ketika Kikin mulai aktif di PKK pada 2021, angka stunting di Kota Mataram menurutnya masih berada di kisaran 22 persen. Dalam waktu sekitar enam bulan, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 18 persen.
Baca Juga: Ini Harapan Paling Tulus Kinnastri Bagi Wali Kota Mohan
Namun, bagi Kikin, persoalannya tidak bisa berhenti pada kerja PKK bersama dinas terkait. “Kami dari Tim Penggerak PKK merasa susah nih, nggak bisa nih kalau kita kerja sendiri sama dinas aja,” tuturnya.
Dari situlah ia kemudian berdiskusi dengan Mohan. “Saya cerita bagaimana caranya ini untuk menyelesaikan,” ujarnya.
Respons Mohan tidak berhenti pada arahan biasa. Wali kota kemudian mengambil alih penanganan stunting secara lebih terstruktur dengan membentuk tim khusus.
“Beliau akhirnya mengambil alih,” katanya.
Mohan, kata Kikin, ikut memastikan mekanisme kerja tim disusun secara jelas. Termasuk protap dan pembagian tugas.
“Timnya itu oleh Pak Wali digodok benar-benar, dibuatkan protapnya, jobdesknya,” tuturnya.
Setelah Stunting, Berikutnya Ketahanan Pangan
Memasuki periode kedua kepemimpinan Mohan, Kikin melihat tantangan sosial yang perlu mendapat perhatian lebih besar. Jika persoalan stunting sudah semakin terintervensi, kini ia menyoroti ketahanan pangan.
Menurutnya, upaya membangun kemandirian pangan masyarakat harus terus diperkuat. Salah satunya melalui gerakan menanam cabai yang sebelumnya telah dilakukan.
Baca Juga: Puri Indah Salurkan Bantuan CSR dan Layanan Trauma Healing untuk Warga Desa Adat Sade
Namun, Kikin menyadari PKK tidak bisa bekerja sendiri. “Kemandirian pangan ini harus digalakkan. Dan kami dari PKK nggak bisa kerja sendiri, kami harus butuh intervensi dari Pemerintah Kota Mataram,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap gerakan tersebut. “Dan alhamdulillah disupport sama Wali Kota,” katanya.
Persoalan lain yang pernah dibawa Kikin kepada Mohan muncul dari kunjungannya ke masyarakat. Ia menemukan anak-anak berkebutuhan khusus yang menghadapi persoalan akses layanan, termasuk ketika kebutuhan pengobatan mereka tidak sepenuhnya ter-cover BPJS.
Di sisi lain, kemampuan layanan sosial juga memiliki keterbatasan untuk pengobatan lanjutan. Persoalan tersebut kemudian ia ceritakan kepada Mohan.
“Terus kemudian beliau memberikan jalan keluar. Oh ini harus diarahkan ke rumah sakit atau kemudian kita memfasilitasi sampai dia bisa berobat keluar kota,” katanya.
Salah satu persoalan yang sering ditemukan di lapangan adalah komunikasi dan data. Masyarakat terkadang tidak mudah memahami informasi yang disampaikan pemerintah melalui jalur formal.
“Ibu-ibu kadang mereka tidak paham,” ujarnya.
Di situlah Kikin melihat peran kader sebagai penyambung. “Nah kamilah sebagai penyambung lidah,” katanya.
Peran tersebut menurutnya kini semakin penting dengan penguatan Tim Pembina Posyandu. Jika sebelumnya Posyandu lebih identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kelompok usia produktif, kini cakupannya lebih luas melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Baca Juga: Pegang Teguh Pesan Wali Kota Mataram, Jangan Sampai Urusan Politik Rusak Tali Silaturahmi
“Itu sangat membantu untuk menyerap aspirasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin luput dari OPD,” katanya.
Para kader kemudian dibekali mengenali persoalan yang ada di lingkungan. Laporan dari lapangan diteruskan ke TP Posyandu yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah.
“OPD-OPD menutupi lubang-lubang jarum yang hasil laporan dari kader-kader kita,” ujarnya.
Karena itu, ketika ditanya apakah peran seorang istri kepala daerah cukup hanya mendampingi suami, Kikin memiliki jawaban tegas. Baginya, pendampingan tersebut justru memiliki konsekuensi tanggung jawab publik ketika seorang istri kepala daerah diberi amanah memimpin organisasi secara ex officio.
“Itu merupakan kontribusi yang nyata,” katanya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post