"Beberapa anggota dewan dan Bu Ketua sempat turun. Kami sampaikan kalau pemerintah desa siap menyiapkan tambatan perahu bagi nelayan," terang Fuad Abdurrahman kepada Lombok Post, Rabu (5/3).
Pemerintah desa sudah bersurat kepada para pengguna lapak di Pantai Tanjung Bias untuk menyiapkan area tambatan perahu. Para pengguna lapak pun sudah menyanggupinya.
Mereka akan memundurkan penggunaan area sempadan pantai agar bisa digunakan para nelayan. "Ada sekitar empat nelayan dari luar juga masih kami bijaksanai. Apalagi nelayan dari desa kami," ujar Fuad.
Pihaknya juga akan memberikan keterangan lebih jelas saat diundang hearing DPRD Lobar nanti. Ia hanya berharap persoalan ini tidak dibesar-besarkan oleh pihak tertentu. Karena persoalan ini, menurutnya, bisa diselesaikan pemerintah desa dengan musyawarah.
Anggota DPRD Lobar Dapil Gunungsari-Batulayar Tarmizi mengaku sudah turun ke ke lokasi. Menyusul dewan sudah dua kali menerima surat permintaan hearing dari para nelayan.
"Kami turun untuk mengecek dan memastikan apa pokok persoalannya yang ada di bawah," ujar dia.
Aspirasi para nelayan yang diserap dewan, mereka mengaku hanya membutuhkan area di Pantai Tanjung Bias tempat menyandarkan perahunya. Nelayan tidak mempersoalkan keberadaan lapak yang saat ini memang berjejer memadati kawasan wisata kuliner Pantai Tanjung Bias ini.
"Bahkan para nelayan diuntungkan dengan adanya lapak atau warung kuliner itu. Karena hasil tangkapan mereka bisa terjual langsung dibeli oleh pengusaha kuliner," ujar Tarmizi.
Hanya saja, keberadaan tambatan perahu inilah dibutuhkan para nelayan. Sehingga dewan turun untuk memfasilitasi antara pemerintah desa dengan para nelayan yang ada di sana.
"Menurut kami, nelayan, pemilik lapak dan pemerintah desa harus bersinergi. Karena geliat ekonomi di Desa Senteluk tidak bisa kita pungkiri memang menggeliat dengan keberadaan wisata Kuliner Pantai Tanjung Bias," ucapnya. (ton/r8) Editor : Administrator