LombokPost-Potensi pendapatan pajak galian C atau mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) cukup besar.
Namun realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan besarnya potensi. Bahkan pendapatan 2024 tidak mencapai target.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak gajian C sebesar Rp 209 juta.
Capaian realisasi itu 69,8 persen dari target yang ditetapkan 2024 sebesar Rp 300 juta.
”Memang tidak mencapai target yang ditetapkan,” kata Kepala Bapenda Lobar Mohammad Adnan.
Disampaikan, data lokasi galian C yang sudah berizin dan membayar pajak ke Pemkab Lobar hanya 13 titik.
Data itu diperoleh dari Pemprov NTB. Masih banyak titik tidak terdata dan belum berizin.
Tapi kewenangan pemberian izin tambang berada di Pemprov NTB. Artinya, masih banyak titik galian C yang belum berizin alias ilegal.
”Memang masih banyak yang belum berizin. Makanya kami akan kroscek lagi untuk lakukan pendataan ini,” ujarnya.
Dia berjanji pihaknya akan lebih gencar untuk turun melakukan pendataan. Selain untuk memenuhi target pendapatan daerah, temuan banyaknya galian C di Lobar juga menjadi atensi KPK maupun BPK.
”Kami belum bisa tarik karena belum masuk pendataan,” pungkasnya.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar Ahmad Firman Khudari yang dikonfirmasi memastikan jumlah galian C lebih dari 13 titik.
Dia memprediksi jumlahnya sampai puluhan lokasi.
”Saya belum tahu angka persisnya. Tapi sepertinya sampai puluhan lokasi,” katanya.
Dia berdalih pihaknya belum bisa mengetahui jumlah pasti karena terkendala izin yang jadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.
”Pemkab hanya dikirim data dari provinsi. Makanya akan kami pastikan lagi jumlahnya,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Lobar Kamaruddin mengaku prihatin dengan rendahnya capaian pajak galian C.
Dia menduga banyak perusahaan ilegal yang beroperasi. Sehingga terjadi kebocoran pendapatan.
”Kalau tidak terdata kan nggak bisa masuk pajak daerah,” katanya.
Untuk mencegah kebocoran, dewan meminta Bapenda dan OPD terkait termasuk DLH untuk mendatangi Pemprov NTB. Pemkab bisa meminta kepastian data terkait jumlah galian C yang beroperasi di Lobar.
Menurutnya, perlu ada ketegasan dari Pemkab Lobar untuk bersama-sama dengan provinsi membentuk tim bersama penanganan galian C.
”Kalau ini untuk kepentingan bersama saya kira Pemprov akan welcome bekerja sama dengan Pemkab Lobar,” tegas Kamaruddin. (mar/r12)
Editor : Marthadi