LombokPost - Rencana pemerintah pusat untuk membentuk koperasi merah putih di tingkat desa disambut hangat para kepala desa.
Namun demikian, kepala desa mengaku sampai saat ini belum siap untuk merealisasikan pembentukan koperasi merah putih.
”Untuk saat ini belum siap. Masih pada tahapan penyesuaian. Namun pada prinsipnya pemerintah desa sangat siap menyambut koperasi merah putih dalam mendukung program pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat Sahril.
Dalam tahapan penyesuaian ini, pemerintah desa yang ada di Lobar masih mempelajari sisi intruksi presiden maupun regulasi yang akan jadi panduan terhadap pembentukan koperasi merah putih. Baik secara legalitas maupuan cara pelaksanaan dalam program tersebut.
Lebih lanjut, Sahril memaparkan jika kondisi kemampuan desa saat ini masih sangat terbatas.
Sementara mengacu pada anggaran koperasi merah putih, informasi yang didapatkannya setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 3 sampai Rp 5 miliar.
”Tentu desa belum siap. Sehingga desa sedang menyesuaikan diri. Koperasi merah putih itu nanti bisa bergabung antar desa. Tidak bisa serta merta satu desa satu koperasi,” lanjutnya.
Bisa saja nantinya masing-masing desa akan berkumpul menjadi satu membentuk satu koperasi merah putih.
Satu koperasi minimal terdiri dari lima desa dan maksimal 10 desa.
Namun Kepala Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari ini mengatakan jika BUMDes berbeda dengan koperasi merah putih. Baik dari sisi manajemen, penganggaran maupaun cara kerjanya.
Untuk itu, ini yang membuat pemerintah desa sedang menyesuaikan apa yang menjadi kewajiban desa, kabupaten dan provinsi.
”Karena ini kementerian terkait juga nanti ini banyak yang mengintervensi,” ucapnya.
Koperasi merah putih diketahui merupakan program yang akan dilaunching Kementerian Koperasi pertengahan tahun ini.
Pembentukan koperasi merah putih didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Pemerintah pusat menargetkan terbentuk 80 ribu koperasi merah putih yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ton/r8)
Editor : Kimda Farida