LombokPost – Kasus dugaan keracunan makanan bergizi (MBG) yang menimpa siswa di sekolah mendapat sorotan tajam dari Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha.
Terlebih, hasil uji laboratorium dari salah satu insiden dugaan keracunan di SDN 1 Selat Narmada telah mengkonfirmasi adanya kontaminasi dugaan bakteri E-Coli dalam sampel makanan yang diuji.
"Yang di Selat sudah keluar hasilnya. Ada makanan yang mengandung E-Coli di salah satu makanan yang disalurkan," beber Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha.
Temuan ini memperkuat urgensi pengawasan, terutama di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertanggung jawab atas pengadaan dan pengolahan makanan untuk anak sekolah.
Lantaran MBG yang disalurkan menyebabkan 17 anak kemudian mengalami mual-mual hingga muntah akibat dugaan keracunan. Kemudian hal serupa juga terjadi kembali di Lembar. Sebanyak 22 anak diduga keracunan MBG.
Namun untuk di Lembar, hasil laboratoriumnya belum diterima Pemkab Lobar. Wabup memaparkan jika bakteri E-Coli diduga ditemukan di makanan bakso tahu. Ini yang membuatnya juga merasa heran.
Mengingat biasanya bakteri E-Coli terdapat pada air yang tidak higienis. Sehingga dia juga meminta sekolah diawasi air minum anak usai mengkonsumsi MBG. "Jangan-jangan anak itu setelah makan MBG, minumnya air yang tidak steril, tidak higienis. Nah, ini juga menjadi permasalahan," ujarnya.
Pemkab Lobar melalui Satuan Tugas (Satgas) pengawasan MBG melibatkan unsur Dinas Kesehatan (Dikes), Bidang Kesra, dan dipimpin oleh Asisten 1 sebagai Ketua Satgas, kini tengah bergerak cepat. Satgas mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bekerja lebih sigap, terutama dalam penanganan kasus keracunan.
"Kami harapkan BPOM lebih cepat. Ketika terjadi keracunan, cepat ambil sampel, cepat masukkan lab, dan cepat keluarkan hasilnya apa penyebabnya," imbuhnya.
Temuan E-Coli dalam menu MBG ini menjadi indikasi kuat bahwa kontrol dan pengawasan harus ditingkatkan. Selama ini, menurut Satgas, SPPG sering kali kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setelah menerima izin operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). Koordinasi baru dilakukan ketika masalah, seperti kasus keracunan, sudah terjadi.
"Selama ini kan memang SPPG ini begitu diberikan izin oleh BGN, nggak ada koordinasi ke kami," sesalnya. "Mereka harus lapor, jangan ketika ada masalah saja baru minta dikontrol," kritiknya.
Ketua Satgas Pengawasan MBG Asisten 1 Setda Lobar dikatakannya segera menggelar rapat dengan memanggil semua Kepala SPPG. Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan antisipasi dan kontrol dari Dikes dan pihak terkait dapat berjalan lebih cepat dan proaktif.
Koordinasi antara SPPG dan sekolah sasaran juga harus diperkuat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa makanan bergizi yang disalurkan tidak diimbangi dengan asupan air minum yang tidak sehat, yang justru bisa memicu masalah kesehatan.
Untuk kasus keracunan di lokasi lain, hasil laboratorium masih ditunggu. Satgas berharap seluruh Kepala SPPG dan pihak terkait menjadikan temuan E-Coli ini sebagai momentum untuk memperketat standar kebersihan, sanitasi, dan komunikasi, demi menjamin kualitas dan keamanan program Makanan Bergizi di sekolah.
Bebedapa insiden dugaan keracunan MBG di Lombok Barat juga memantik reaksi dari DPRD Lobar. "Miris kita dengar anak-anak yang keracunan MBG ini. Pemerintah harus segera mengevaluasi kegiatan ini," tegas Anggota Komisi IV DPRD Lobar Muhammad Munip.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG. Munip menegaskan evaluasi bukan berarti menghentikan program. Menurutnya, MBG harus tetap berjalan karena manfaatnya besar, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, tata kelola program harus dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Evaluasi tentu tidak mesti menghentikan kegiatan ini. Tapi pola dari mulai persiapan bahan makanan sampai penyajian harus benar-benar ada SOP dan pengawasan maksimal agar makanan yang masuk ke tubuh anak betul-betul sehat dan bergizi,” jelasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post