LombokPost – Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bergantung pada bawahan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Hal itu disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tiga Kepala OPD di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (13/10).
Pelantikan tersebut menandai penuntasan kekosongan jabatan di sejumlah dinas strategis.
Mereka yang dilantik masing-masing adalah Rizki Bani Adam sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Erni Suryana sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dikes), dan Fathurrahman sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat.
Dalam sambutannya, Bupati LAZ menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah ikrar untuk melaksanakan amanah dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatan.
“Pelantikan hari ini adalah bentuk ikrar untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ini amanah yang harus diterjemahkan menjadi kerja nyata,” tegasnya.
Bupati bersama Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha memberikan amanah kepada para pejabat yang baru dilantik untuk menerjemahkan seluruh kebijakan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Ia menegaskan agar kepercayaan yang telah diberikan dijaga dengan kinerja dan inovasi yang nyata.
“Setiap Kepala OPD harus memahami arah kebijakan daerah dan menyesuaikan programnya dengan visi dan misi pembangunan Lombok Barat. Jangan hanya menunggu perintah, tapi jadilah pelaksana aktif dan solutif,” ujar LAZ.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kontrak kinerja yang telah ditandatangani setiap pejabat.
Dokumen tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi panduan kerja harian.
“Kontrak kinerja harus selalu dibuka, dipelajari, dan dilaksanakan. Tidak boleh hanya ditandatangani lalu disimpan di laci,” tegasnya.
LAZ juga menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan di tubuh OPD.
Menurutnya, seorang pimpinan tidak boleh bergantung pada kepala bidang atau staf bawahannya.
“Tidak ada istilah Kepala OPD tergantung pada bawahan. Pimpinan harus mampu memahami seluruh tupoksi dan mengarahkan stafnya untuk mencapai target,” ujarnya.
Bupati menambahkan, setiap Kepala OPD juga harus menjadi motivator bagi pegawainya dan mampu mencetak calon-calon pemimpin baru.
“Kegagalan menciptakan pemimpin berarti gagal dalam mengemban amanah,” katanya menegaskan.
Di sisi lain, Bupati mengingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi masa penuh tantangan bagi pemerintah daerah.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas dan adanya pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) lebih dari Rp 300 miliar, seluruh OPD dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam bekerja.
“Jangan menunda pekerjaan. Apa yang bisa dilakukan besok pagi, segera laksanakan. Era sekarang menuntut kerja keras dan kecepatan dalam bertindak,” pesannya.
Meski demikian, LAZ optimistis bahwa dengan kerja sama dan komitmen kuat, setiap OPD dapat beradaptasi menghadapi situasi sulit.
“Setiap masalah itu hanya dinamis selama dua-tiga bulan. Setelah itu kita pasti bisa menyesuaikan,” tutupnya.
Pelantikan tiga Kepala OPD ini diharapkan menjadi awal baru bagi peningkatan kinerja birokrasi di Lombok Barat.
Pemerintah daerah menargetkan agar seluruh dinas mampu bekerja optimal, berinovasi, dan menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan transparan.
Editor : Kimda Farida