LombokPost — Program pinjaman modal tanpa bunga yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai dirasakan manfaatnya oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui program ini, pemerintah berupaya membantu pelaku usaha kecil agar bisa berkembang tanpa harus terbebani bunga pinjaman maupun terjebak praktik rentenir.
Namun demikian, realisasi program ini sejak dilaunching saat HUT Lombok Barat tanggal 17 April lalu terbilang belum signifikan.
"Program ini kan tujuannya untuk membantu UMKM level bawah agar bisa memperluas usaha dan tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni.
Dia menjelaskan, program ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil. Hingga saat ini, realisasi program Pinjaman Modal Tanpa Bunga Lombok Barat telah mencapai sekitar 15 persen dari total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah. Nilainya sekitar Rp 1 miliar, dan telah dinikmati oleh sekitar 1.100 pelaku UMKM dari total 3.000 pengajuan yang masuk.
"Program ini masih terus berjalan dan terbuka hingga akhir tahun. Kami dorong agar lebih banyak pelaku usaha memanfaatkannya," tambah Baiq Mustika.
Baiq Mustika menerangkan, plafon pinjaman maksimal yang dapat diajukan adalah Rp 25 juta per pelaku usaha. Adapun persyaratan yang diperlukan cukup sederhana, yakni memiliki KTP/KK, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bukti memiliki usaha yang aktif.
Dinas Koperasi dan UMKM bahkan siap membantu masyarakat yang belum memiliki NIB untuk proses penerbitannya. "Kita bantu fasilitasi penerbitan NIB supaya pelaku usaha tidak kesulitan mengajukan," jelasnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, ada sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terkait SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang dulu dikenal sebagai BI Checking. Banyak calon debitur yang tertolak karena memiliki catatan kredit bermasalah di lembaga keuangan sebelumnya.
Untuk mempercepat realisasi program, Pemkab Lombok Barat menggandeng tiga lembaga keuangan daerah sebagai mitra penyalur dana, sesuai amanat Peraturan Bupati tentang penyaluran pinjaman modal tanpa bunga.
Jika sebelumnya Pemkab Lobar hanya menggandeng BPR NTB, kini Pemkab Lobar juga menggandeng PT BPR Layar Berkembang – BUMD milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat "Kami juga menggandeng PT Bank NTB Syariah yang baru saja menandatangani kerja sama pada Jumat, 10 Oktober pekan lalu," jelasnya.
Kerja sama ini untuk memperluas akses pembiayaan dan memberi pilihan bagi masyarakat. Meski tanpa bunga, setiap lembaga mitra memiliki kebijakan berbeda terkait agunan atau jaminan. Di BPR Layar Berkembang, agunan mulai diberlakukan untuk pinjaman di atas Rp 5 juta.
Sementara di BPR NTB dan Bank NTB Syariah, agunan hanya diwajibkan untuk pinjaman di atas Rp 10 juta. Dengan total database 34.000 UMKM yang dimiliki Lombok Barat, pemerintah optimistis program ini dapat memperkuat sektor ekonomi rakyat dan menekan ketergantungan terhadap pinjaman informal.
“Harapannya, semakin banyak UMKM yang bisa mengakses pinjaman modal tanpa bunga ini, agar ekonomi lokal semakin tumbuh dan masyarakat bisa lepas dari jeratan rentenir,” tutup Baiq Mustika.
Sementara Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan program ini digagasnya bersama Wakil Bupati Nurul Adha untuk membantu warga bebas dari rentenir. Program ini diharapkan bisa membuka lapangan kerja bagi wira usaha baru. Sehingga geliat UMKM Lombok Barat terus tumbuh.
"Kami ingin lahir wirausaha baru dengan bantuan modal tanpa bunga. Khususnya di desa-desa," ucap Bupati LAZ, sapaannya. Sehingga bupati berharap program ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Lombok Barat.
Editor : Siti Aeny Maryam