LombokPost-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah memperkuat pendampingan kepada Pemkab dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya sektor pajak dan retribusi daerah.
Langkah ini dilakukan melalui Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi untuk mencegah kebocoran anggaran dan penyimpangan di lingkup Pemkab Lombok Tengah.
Kepala Kejari Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari menegaskan, kehadiran institusinya bukan sekadar memberikan imbauan, melainkan aksi nyata di lapangan. Kejari siap turun tangan mendampingi pemerintah daerah dalam menghadapi para wajib pajak yang tidak kooperatif.
Baca Juga: Puskesmas Batujangkih Jadi Sarang Tawon dan Rawan Roboh, Jaksa: Bukti Nyata Niat Jahat Koruptor!
“Pendampingan penagihan pajak kepada wajib pajak yang membandel, penindakan, dan pemberantasan korupsi,” ujar Putri Ayu Wulandari kepada wartawan, Rabu (20/5).
Sinergitas ini diharapkan mampu menjadi benteng yang mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan penyimpangan di lingkup Pemkab Lombok Tengah. Dengan pengawasan ketat dari korps adhyaksa, ruang gerak bagi oknum yang berniat melakukan korupsi dipastikan kian sempit.
Putri menjelaskan, optimalisasi PAD merupakan urat nadi pembangunan di Lombok Tengah. Melalui kampanye anti korupsi yang terintegrasi ini, ada tiga target utama yang ingin dicapai.
Baca Juga: Pemkab Loteng “Bersih-bersih” Indomaret dan Alfamart, Diminta Tutup Mandiri Paling Lambat 16 Mei
Pertama, memberi terapi kejut bagi wajib pajak nakal. Jaksa memberikan pendampingan hukum untuk memberikan efek jera bagi pengusaha atau wajib pajak yang menunda atau memanipulasi kewajibannya.
Kedua, transparansi birokrasi untuk menutup celah pungutan liar dan kongkalikong antara oknum petugas dan wajib pajak. Ketiga, peningkatan fasilitas publik.
Melalui komitmen bersama ini, kata Putri, Kejari dan Pemkab Loteng optimistis dapat membangun ekosistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berwibawa demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Gumi Tastura.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
