LombokPost - Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek fisik Pemkab Lobar.
Proyek pertama yang disambangi adalah pembangunan Gedung Komisi DPRD Lobar dengan anggaran Rp 2,45 miliar.
Hasilnya, dewan menemukan ada deviasi atau keterlambatan progres 4 persen.
"Kami mulai sidak dari yang terdekat dulu di proyek gedung komisi ini. Sidak ini sebagai salah satu bentuk pengawasan kami di dewan khususnya Komisi III," jelas Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat Fauzi kepada wartawan, Selasa (4/11).
Dewan ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi di lapangan.
Apa yang menjadi kendala, bagaimana solusi serta upaya pihak pelaksana agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis.
"Selain proyek ini, kami juga akan cek ke beberapa proyek fisik yang lain seperti dermaga, alun-alun, jalan dan yang lain. Kami ingi memastikan tidak ada proyek yang terlambat," tegas Fauzi.
Terkait keterlambatan yang ditemukan, Lalu Irwan, anggota Komisi III meminta kontraktor memaksimalkan waktu yang tersisa.
Menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan.
"Siapkan bahan yang dibutuhkan, tambah tenaga dan jam kerja agar sesuai progres," pintanya. Irwan menilai deviasi minus 4 persen dinilai masih dalam batas toleransi. Jika dikebut, dia optimistis progres penyelesaian proyek bisa dikejar dengan waktu yang tersisa. "Kita optimisitis bisa terkejar," tandasnya.
Sementara Konsultan Pengawas Proyek Gedung Komisi DPRD Lobar Sugeng Hartono membeberkan pelaksanaan proyek sempat mengalami kendala bahan material hingga cuaca.
"Sempat mengalami kendala material besi 16 untuk balok itu langka. Karena pertengahan tahun semua proyek fisik itu kan mulai jalan," ungkapnya. Kemudian di awal pekerjaan, cuaca hujan deras juga sempat mengganggu prlaksanaan. Namun kendala tersebut kini sudah diatasi.
"Sekarang 35 persen, deviasi total minus sekitar 4 persen," jelasnya. Pihak konsultan berkoordinasi dengan tim teknis Dinas PUPR Lobar sudah menyiapkan beberapa langkah mengejar ketertinggalan.
Asrul Supriadi tim teknis Dinas PUPR Lombok Barat mengatakan pihaknya sudah meminta agar dilakukan penambahan tenaga kerja dan lembur mengejar ketertinggalan.
"Itu yang kami minta agar jumlah tenaga kerjanya ditambah dan waktunya juga kerja lembur. Ini kita harapkan agar proyek ini bisa selesai sesuai kontrak," tandasnya.
Editor : Kimda Farida