LombokPost – Polemik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang masih buntu direspons Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha.
Situasi ini menurutnya terjadi sebagai dampak pengurangan dana transfer pusat.
Namun, Umi Nurul, sapaannya menilai ini bukan hanya tantangan teknis, tetapi kondisi ini juga ujian terhadap kematangan komunikasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
"Maka dengan situasi ini, kita harus mengadaptasi anggaran yang tersisa secara hati-hati, konsisten dan penuh kerja keras," ujar Wabup ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/11).
Umi Nurul memaparkan APBD Kabupaten Lombok Barat yang semula di kisaran Rp 2 triliun lebih kini mengalami penyusutan sekitar 1,9 triliun.
Kekurangan tersebut dipicu kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 310 miliar.
Akibatnya, seluruh tahapan penyusunan anggaran seperti penyelesaian KUA-PPAS hingga pengajuan ke DPRD menjadi semakin berat karena harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang lebih terbatas.
Meskipun APBD menurun, komitmen untuk menjaga stabilitas belanja pegawai tetap menjadi prioritas.
Nurul Adha menjelaskan bahwa alokasi gaji, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan aktivitas belanja pegawai lainnya harus tetap aman agar pelayanan publik tidak terganggu.
Sementara itu, belanja modal yang selama ini menjadi ruang bagi usulan masyarakat dan aspirasi di DPRD harus disesuaikan kembali karena terbatasnya ruang fiskal.
"Belanja modal kita tidak bisa seperti tahun lalu. Realitas TKDD turun, ma ka usulan-usulan masyarakat dan DPRD harus kita adaptasikan," kata perempuan yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Lombok Barat tersebut.
Konsekuensinya, meskipun upaya efisiensi dilakukan termasuk perumahan tenaga honorer non-data base, persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah menjadi relatif lebih tinggi.
Karena pembaginya menyusut sehingga memberi tekanan pada ruang belanja lainnya.
"Maka dengan situasi ini, sikap yang diambil oleh Bupati adalah aptasi, sabar dan kerja keras. Kalau nanti memang PAD bisa kita naikkan, pasti kami sesuaikan lagi (belanja modal) di APBD perubahan," imbuhnya.
Meski terjadi pemotongan transfer pusat, Pemkab Lobar tidak ingin menjadi peminta-minta.
Wabup mengajak semua pihak bekerja dari apa yang ada.
"Memperkuat yang bisa diperkuat, dan menyesuaikan yang harus disesuaikan,” tegas Ummi Nurul.
Dalam pembahasan anggaran yang makin ketat ini, peran legislatif, DPRD Kabupaten Lombok Barat menjadi sangat strategis.
Nurul Adha berharap DPRD dapat menerima kondisi realitas fiskal yang terjadi secara nasional dan tidak hanya di Lombok Barat, sehingga pembahasan anggaran bisa berjalan lancar dan tidak mandek.
"Kita berharap DPRD memahami bahwa ini bukan masalah Lombok Barat saja, tetapi ini juga terjadi pada banyak daerah. Dengan kesepahaman dan lapang dada, kita bisa selesaikan bersama," ajak perempuan yang juga menjabat Ketua PKS Lombok Barat ini.
Dalam konteks revisi anggaran pun, Nurul Adha mengakui adanya kebingungan dari pihak eksekutif terkait revisi yang harus dilakukan.
Akibat persentase-persentase anggaran sudah diatur sebelumnya.
Pemerintah daerah menyadari bahwa dalam kondisi tekanan anggaran, komunikasi yang baik sangat penting agar tidak sampai terjadi penetapan anggaran melalui peraturan kepala daerah (Perkada).
Sejauh ini, dia menegaskan ruamg komunikasi tetap ada.
" Kritik dan saran DPRD itu wajar. Tapi kita juga harus memastikan agar kebersamaan tetap terjaga, supaya tidak terjadi kebuntuan atau penetapan melalui Perkada yang seharusnya kita hindari," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida