LombokPost – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lobar yang berlangsung di Hotel Puri Saron Senggigi, Kamis (20/11).
Dalam paparannya, TPID Lombok Barat memprediksi Indeks Perkembangan Harga (IPH) Month-to-Month pada akhir November 2025 akan mengalami deflasi.
Tren penurunan harga terutama didorong merosotnya harga komoditas pangan, khususnya cabai merah besar, yang tengah memasuki fase penurunan harga.
"Koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk memastikan pasokan aman menjelang HBKN dan Nataru, sehingga harga tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani," ujar Sekretaris Daerah Ilham.
Sebelumnya, Lombok Barat sempat mencatat inflasi pada Oktober, namun memasuki November tekanan harga mulai melemah. Kenaikan harga jelang hari besar nasional pada periode tersebut dinilai tidak signifikan.
Meski demikian, TPID menilai periode akhir Desember akan menjadi tantangan besar. Aktivitas masyarakat yang meningkat saat Nataru diperkirakan memicu kenaikan permintaan berbagai kebutuhan pokok.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan inflasi sehingga langkah pengendalian perlu dilakukan lebih intensif Sebagai langkah konkret, Pemkab Lombok Barat menyiapkan sejumlah strategi menjelang akhir tahun.
Salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mulai digelar pekan depan di beberapa titik strategis.
Selain itu, pemerintah juga akan menggencarkan publikasi dan sosialisasi pasar murah agar masyarakat dapat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau.
Pemkab Lobar turut memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan ketersediaan pasokan jelang HBKN dan Nataru.
"Upaya stabilisasi ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga, terutama menghadapi lonjakan permintaan akhir tahun," jelas Sekda.
Dalam HLM tersebut, Pemkab Lombok Barat juga memaparkan rangkaian upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan hingga Triwulan III. Langkah-langkah tersebut meliputi operasi pasar melalui GPM, pelaksanaan Pasar Tani Keliling (Tentakel), serta program Pemda Menyapa Desa yang memungkinkan pemerintah memantau langsung kondisi harga di lapangan.
Pemerintah juga melakukan sidak pupuk untuk memastikan distribusi tepat sasaran, menyalurkan beras SPHP bekerja sama dengan Bulog, serta memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga kelancaran pasokan pangan strategis. Sinergi antara Pemkab Lombok Barat dan Bank Indonesia terus diperkuat.
Pemerintah optimistis mampu mengendalikan inflasi jelang akhir 2025 dan menjaga stabilitas harga hingga memasuki tahun 2026. "Stabilitas harga menjadi prioritas kami. Ini penting untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," tegas Ilham mewakili TPID Lobar.
Editor : Kimda Farida