LombokPost - Pemerintah Desa Langko bersama sejumlah warga mendatangi kantor DPRD Lombok Barat pekan lalu. Kedatangan mereka mengeluhkan perbaikan jalan yang rusak parah selama bertahun-tahun.
"Jalan yang semakin parah dan rusak berat di Desa Langko bukan hanya dilalui oleh warga desa kami tetapi juga menjadi jalur lintasan empat desa lain seperti Desa Duman, Langko, Giri Madya, dan Karang Bayan," jelas Kepala Desa Langko Mawardi.
Ia memaparkan, upaya perbaikan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan menambal menggunakan semen tidak mampu bertahan lama. Paling lama bertahan dua bulan. Setelah itu, jalan tersebut rusak parah kembali.
Selain kerusakan jalan yang menahun dan drainase yang rusak sejak era orde baru, Mawardi juga menyoroti minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU). Kondisi gelap ini menjadi ancaman serius, mengingat di wilayah tersebut terdapat empat pondok pesantren yang meningkatkan mobilitas dan risiko keamanan, terutama bagi para santri.
Aspirasi perbaikan jalan ini selalu masuk dalam Musrenbang Desa hingga Kecamatan sejak tahun 2022. Hanya saja ealisasinya selalu mentok dan gagal terwujud. Dengan hearing kepada anggota dewan, Kades berharap ada solusi yang dihasilkan. "Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan akan drealisasikan (perbaikan jalan) tahun 2026," harapnya.
Setelah mendengar aspirasi warga, anggota DPRD Komisi III Zainuddin menyarankan adopsi strategi darurat, yakni fokus pada penambalan sementara untuk kerusakan paling parah. "Saya kira agak sulit dengan kondisi ini. Paling tidak, diupayakan supaya bisa penambalan yang benar-benar parah aja dulu," ujarnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Lobar Fauzi membuka data mengejutkan yang menjadi akar masalah krisis infrastruktur ini. Ia mengungkapkan bahwa anggaran rutin pemeliharaan di awal sempat menyentuh nol rupiah. "Anggaran rutin pemeliharaan itu kemarin-kemarin kami temukan nol," ungkapnya.
Politisi PKB itu menjelaskan, Komisi III berjuang keras untuk menghadirkan kembali anggaran pemeliharaan tersebut hingga mencapai minimal Rp 4 Miliar. Namun, jumlah ini tetap sangat terbatas mengingat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang masif. "Perlu kami juga sampaikan ke masyarakat bahwa hari ini Lombok Barat kena pemotongan fiskal itu sampai 300 Miliar lebih," ujar Fauzi.
Pemotongan fantastis ini melumpuhkan belanja modal yang biasanya mencapai Rp 386 Miliar per tahun kini hanya menyentuh angka Rp 159 miliar.
Meski demikian, Fauzi mendesak agar alokasi anggaran perbaikan jalan yang sudah diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar) segera diutamakan untuk menangani jalan di Desa Langko. "Sisanya insyaallah kita sama-sama berjuang, kita berdoa, anggaran ini kembali dan kita perjuangkan nanti di anggaran perubahan (APBD-P)," tegasnya.
Kepala Dinas PUTR Lobar Ahad Legiarto memberi respons dengan merinci kebutuhan dana. Pihaknya telah menghitung estimasi perbaikan dua ruas jalan utama di Langko, yang totalnya mencapai Rp 10,2 Miliar. Secara rinci, perbaikan Ruas Duman–Giri Madia sepanjang 6,75 kilometer didominasi kerusakan sedang membutuhkan anggaran Rp 7,5 miliar.
Sementara ruas Jalan Brembung–Langko sepanjang 1,5 ilometer membutuhkan Rp 2,7 miliar. "Kami sudah hitung, kami sudah survei, kami sudah lakukan, sebetulnya tinggal nunggu anggaran," ujarnya.
Editor : Jelo Sangaji