LombokPost – Karut-marut pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kecamatan Gerung, Lombok Barat, kian menjadi sorotan.
Camat Gerung Fitriati Wahyuni mengakui bahwa mayoritas BUMDes di wilayahnya belum mampu berjalan maksimal, bahkan banyak yang terkesan mati suri.
“Secara umum, semua BUMDes di Lombok Barat belum mandiri. Salah satu penyebabnya masalah SDM,” akunya.
Masalah SDM dan minimnya jiwa kewirausahaan pengelola dianggap sebagai akar permasalahan yang membuat unit usaha milik desa ini sulit berkembang.
Menurut Fitriati, pengelola BUMDes seharusnya diisi oleh individu yang memiliki jiwa entrepreneur (pengusaha). Hal ini penting karena BUMDes memikul beban ganda yang cukup berat.
Di satu sisi, mereka dituntut meraup keuntungan (profit), namun di sisi lain harus memberikan manfaat sosial (benefit) kepada masyarakat, seperti menyediakan harga layanan yang lebih terjangkau.
Minim Bisnis Plan dan Salah Sasaran
Selain faktor SDM, Fitriati menyoroti ketiadaan perencanaan bisnis atau business plan yang matang. Tanpa kompas yang jelas, arah usaha BUMDes menjadi tidak menentu dan seringkali tidak sesuai dengan potensi desa yang ada.
"Masalah utama semua BUMDes itu tidak punya business plan. Akibatnya, mereka tidak punya gambaran bagaimana bisnis mereka ke depan. Banyak yang akhirnya potensinya apa, tapi yang dikerjakan justru hal lain," paparnya.
Ia menambahkan, sebenarnya posisi BUMDes sangat kuat jika dijalankan murni berdasarkan logika bisnis yang sehat. Melalui Musyawarah Desa (Musdes), pengawas, dan pengelola seharusnya bisa saling mengontrol. Kerugian dalam bisnis adalah hal lumrah, asalkan murni karena faktor pasar, bukan karena kepentingan pribadi pengelola.
Kondisi BUMDes yang tak beres ini makin mencuat seiring polemik yang terjadi di BUMDes Desa Kebon Ayu. Warga menyoroti ketidakjelasan dana simpan pinjam yang nilainya hampir mencapai Rp 200 juta.
Lalu Heru Septian Alfin, Ketua Forum Pemuda Peduli Desa Kebon Ayu, mengungkapkan bahwa terdapat dana sekitar Rp 140 juta yang dipinjam oleh mantan perangkat desa maupun perangkat desa aktif namun hingga kini belum kembali.
Selain itu, investasi BUMDes di desa tersebut yang berjumlah puluhan juga rupiah juga selalu merugi. Sehingga ini membuat ratusan juta uang BUMDes tidak jelas pertanggungjawabannya.
"Ini yang kami minta harus jelas pertanggungjawabannya. Uang desa ini adalah uang negara. Tidak boleh digunakan semaunya oleh BUMDes tanpa pertanggungjawaban yang jelas," tegas Heru, sapaannya.
Persoalan di Kebon Ayu disinyalir hanyalah fenomena gunung es yang juga terjadi di beberapa desa lain di Kecamatan Gerung. Pemerintah Kecamatan pun mendorong agar dilakukan evaluasi total dan audit transparan agar BUMDes benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan justru menjadi beban keuangan negara.
Editor : Rury Anjas Andita