LombokPost – Tata kota dan kebersihan di wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram dikeluhkan.
Kepala Desa Senggigi yang juga Ketua APDESI NTB Mastur melontarkan kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Kaitannya dengan estetika kota menuju jalur utama pariwisata Senggigi atau Kecamatan Batulayar pada umumnya.
"Ada tiga hal yang perlu kami sampaikan dan kami harap bisa menjadi perhatian. Pertama masalah perahu nelayan Kota Mataram, kedua masalah tempat pembuangan sampah pinggir jalan dan ketiga tempat pelelangan ikan di Kota Mataram yang juga di perbatasan menuju kawasan wisata," ungkap Mastur kepada Lombok Post, Selasa (3/2).
Keberadaan perahu yang dibiarkan di wilayah pesisir Batulayar tanpa ada upaya penataan dari pihak Pemkot Mataram diharapkannya bisa ada solusi.
Kondisi ini dinilai mengganggu pandangan wisatawan yang baru saja memasuki gerbang wisata Lombok Barat.
"Perahu-perahu itu kami harapkan ada solusi dari Pemerintah Kota," cetus Mastur.
Persoalan kedua yang tak kalah pelik adalah keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau TPA di sepanjang jalan utama Ampenan menuju Senggigi.
Mastur menyebutkan bahwa penumpukan sampah di jalur tersebut bisa mencoreng wajah pariwisata daerah.
Apalagi kalau truk sampah antre menunggu giliran membuang sampah ke TPS di pinggir jalan utama. Dia merasa ada bentuk ketidakpedulian antar daerah.
"Ini seakan-akan merusak citra pariwisata Lombok Barat. Pembuangan sampah di kawasan jalan utama menuju Senggigi bisa membunuh pariwisata kita secara perlahan," kritiknya.
Dia berharap Pemkot memilh lokasi yang ada di dalam tidak di pinggir jalan utama.
"Kami memahami itu masih di wilayah mereka. Tapi dampaknya ke kami di kawasan wisata," sambungnya.
Tak berhenti di situ, Mastur juga mengeluhkan operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di pinggir jalan.
Selain merusak pemandangan, bau busuk dari limbah air ikan di TPI tersebut sangat mengganggu kenyamanan pengendara yang melintas.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk segera mengambil tindakan tegas dan melakukan koordinasi intensif dengan Pemkot Mataram.
Mastur berharap ada solusi konkret agar ego sektoral wilayah tidak mengorbankan sektor pariwisata yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat Senggigi.
Ketua RT Dusun Senggigi menambahkan persoalan yang disampaikan Kades bisa menjadi perhatian.
Bukan bermaksud saling menyalahkan namun kondisi saat ini diarasakan mulai menggangu kenyamanan bersama.
"Butuh perhatian khusus dalam penanganan sampah. Terlebih truk sampah kadang membuat macet di jalan perbatasan Lobar - Mataram," ucapnya.
Termasuk persoalan perahu nelayan yang ada di Dusun Loco Desa Senggigi.
Beberapa tamu wisatasan mancanegara dilakatakannya mengeluh saat menikmati suasana pantai. Lantaran mereka terhalang dengan perahu nelayan.
"Karena yang parkir tidak hanya 5 atau 6 perahu, namun hampir 40-an perahu," tandasnya.
Terpisah, Asisten I Setda Lobar Lalu Martawang menyampaikan jika TPS dan TPI Ampenan hanya bersifat sementara dalam kondisi darurat sampah.
"Ini karena kondisi darurat. Nanti akan ada TPST seperti konstruksi Sandubaya tahun 2026 ini. Jadi insyaAllah nanti sampah tidak meluber, kami harap bisa dimaklumi," ucapnya kepada Lombok Post.
Begitu juga dengan tempat pelelangan ikan, Kostruksi TPI higienis di dekat Rusunawa Bintaro saat ini sedang dibangun.
Begitu TPI itu jadi, pihaknya akan pindah ke pasar higienis yang sudah jadi.
"Termasuk perahu nelayan itu satu kesatuan kami akan dicarikan solusi terbaik," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida