LombokPost - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung angkat bicara meluruskan simpang siur informasi terkait kebijakan pemberhentian ratusan tenaga honorer yang disusul dengan perekrutan nakes baru.
Direktur RSUD Tripat dr. Suriyadi menegaskan, dua kebijakan tersebut merupakan hal yang berbeda dan didasari regulasi serta kebutuhan pelayanan yang objektif. ”Penghentian kontrak terhadap sekitar 200 tenaga non-ASN merupakan mandat langsung dari pemerintah pusat melalui BKN,” jelasnya kepada Lombok Post.
Langkah ini merujuk pada implementasi regulasi Nomor 20 Tahun 2023, yang menginstruksikan bahwa tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam database tidak diperpanjang lagi per 31 Desember 2025. Pihaknya hanya menjalankan regulasi pusat. ”Jadi, satu persoalan selesai di sana. Tidak ada hubungannya dengan inkonsistensi manajemen,” katanya.
Baca Juga: Genjot PAD, Cara Sakti Wakil Bupati Nurul Adha Selamatkan PPPK Lombok Barat
Setelah kebijakan tersebut berjalan, manajemen melakukan evaluasi mendalam selama tiga bulan terhadap operasional rumah sakit. Hasilnya, ditemukan adanya ketimpangan beban kerja di unit-unit tertentu akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Untuk menjaga optimalisasi pelayanan, RSUD Tripat kemudian mengusulkan perekrutan 74 tenaga kesehatan baru kepada bupati.
Nakes yang direkrut difokuskan pada posisi yang sangat mendesak, seperti tenaga fisioterapi, anestesi, serta perawat terampil dan perawat khusus. Suriyadi menjelaskan bahwa proses ini telah melalui analisis kebutuhan pegawai yang melibatkan tim kepegawaian, diklat, dan tim pelayanan.
Terkait isu mengenai biaya tes psikologi yang dianggap memberatkan, Suriyadi meluruskan bahwa tes tersebut hanya diperuntukkan bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos tahapan seleksi awal. Tahapan seleksi sendiri dilakukan secara berjenjang, mulai dari seleksi administrasi dengan sistem CAT, tes potensi akademik, tes kompetensi, hingga wawancara dan kesehatan.
”Tes psikologi itu tahap akhir bagi mereka yang sudah tinggal sedikit. Jadi tidak benar kalau semua pendaftar disuruh bayar di awal,” jelasnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Lobar Sebut Nama Fauzan Husniadi Layak Jadi Sekda
Selama masa transisi, Suriyadi menjamin pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal. Manajemen melakukan optimalisasi dengan mengatur ulang jadwal shift nakes yang ada agar tidak terjadi kekosongan pelayanan.
Ia berharap masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat melihat kebijakan ini secara utuh sebagai upaya rumah sakit dalam menjaga standar mutu pelayanan di tengah peningkatan volume pasien, sekaligus tetap patuh pada aturan ketenagakerjaan yang digariskan pusat.
Sementara para pelamar sudah mulai mengurus pendaftaran sejak 1 April lalu. Mereka berharap prosesnya bisa profesional dan transparan. ”Tidak masalah kita bersaing secara terbuka yang penting profesional. Kami juga berharap pengalaman kami bekerja memiliki bisa menjadi nilai tambah,” ucap Kholis salah satu mantan pegawai UTDRS RSUD Tripat.
Editor : Pujo Nugroho