LombokPost - Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa kembali ditegaskan dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam perayaan HUT Lombok Barat ke-68.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menekankan bahwa keberadaan dapur program makan bergizi gratis (MBG) harus menjadi penggerak utama penyerapan produk lokal desa.
”Produksi pangan kita sudah meningkat. Sekarang fokus berikutnya adalah pemenuhan protein seperti ayam, telur, dan ikan,” ujarnya.
Baca Juga: Pecah! Ribuan Peserta Serbu Night Run HUT Lobar, Sensasi Lari Malam Pertama di Lombok Barat
Zulhas mengungkapkan bahwa secara umum produksi pangan nasional terus mengalami peningkatan signifikan.
Menurutnya, kebutuhan bahan baku dapur MBG ke depan wajib dipasok dari desa melalui koperasi desa (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun pelaku UMKM setempat. Langkah ini diyakini mampu mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus memperkuat rantai pasok lokal.
”Aturan sudah kami buat. SPPG itu harus mengambil suplai dari desa, baik kopdes, BUMDes, maupun UMKM,” tegasnya.
Baca Juga: 14 Ribu Warga Lombok Barat Belum Masuk Data Kemiskinan, Bansos Jadi Terhambat
Zulhas juga mengingatkan bahwa pihak pengelola dapur MBG yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas secara bertahap. Mulai dari peringatan hingga penutupan operasional.
”Kalau masih ambil dari luar desa, akan kita beri peringatan satu, dua, tiga, baru dilakukan penutupan. Ini sudah diatur dalam peraturan BGN,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto memberikan apresiasi atas perkembangan pembangunan di Lobar. Ia menilai arah pembangunan yang dimulai dari desa telah berjalan di jalur yang tepat.
Baca Juga: Kirab Pataka 2026 Jadi Simbol Kebangkitan Desa di Lombok Barat, Semarak Rangkaian Perayaan HUT
”Saya melihat kemajuan yang signifikan. Kalau desanya sudah dibangun dan maju, maka daerahnya pasti maju,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang menegaskan pentingnya sinergi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menyebut arah kebijakan pembangunan saat ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pembangunan dari desa.
”Pusat, pak presiden punya arahan membangun dari desa, provinsi dengan program Berdaya dari Desa, dan Lombok Barat dengan Sejahtera dari Desa. Ini sudah sangat selaras,” jelasnya.
Iqbal juga memuji kinerja Pemkab Lobar yang dinilai mampu menunjukkan berbagai capaian positif dalam pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat ekonomi berbasis desa.
Di sisi lain, Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini menegaskan komitmen daerahnya dalam mempercepat pembangunan desa melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah peluncuran program bantuan Rp 1 miliar per desa yang dicanangkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-68 Lombok Barat.
Ia menambahkan, program tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah, Lobar dinilai semakin menunjukkan arah pembangunan yang progresif. Desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan menjadi subjek utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. (ton/r8)
Editor : Redaksi