LombokPost - Di bawah kepemimpinan Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wabup Nurul Adha, Pemkab Lombok Barat sukses menunjukkan taringnya dalam pengelolaan fiskal di tahun 2026. Meski didera pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD) yang mencapai R p310 miliar, Lobar ini justru berhasil mencatatkan rasio belanja infrastruktur tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota lain di NTB.
Keberhasilan ini menjadi oase di tengah ketatnya ruang fiskal daerah. Berdasarkan data terbaru, Pemkab Lobar mampu mengalokasikan belanja infrastruktur hingga 38,69 persen dari total APBD. Angka ini menempatkan Lombok Barat di posisi puncak klasemen pembangunan fisik se-NTB, membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang bagi akselerasi pelayanan publik.
Tak hanya agresif dalam pembangunan, pemkab juga dikenal sangat disiplin dalam "mengerem" belanja rutin. Di saat banyak daerah di NTB masih tertatih-tatih menekan belanja pegawai agar sesuai amanat regulasi maksimal 30 persen, Lombok Barat justru menjadi yang paling progresif. Rasio belanja pegawai daerah ini berhasil ditekan hingga menyentuh angka 34,23 persen.
"Kami membuktikan bahwa tantangan fiskal bukanlah penghalang untuk terus membangun. Melalui kedisiplinan anggaran, kami memastikan bahwa setiap rupiah APBD diarahkan untuk kepentingan publik dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Bupati LAZ.
Baca Juga: Tiga Nama Lolos Seleksi BKAD Telah Jalani Tes Kesehatan
Angka 34,23 persen tersebut menjadikan Lombok Barat sebagai daerah dengan rasio belanja pegawai paling rendah sekaligus paling mendekati angka ideal di NTB. Selisih yang hanya berkisar 4 persen dari ambang batas nasional mencerminkan efisiensi birokrasi yang berjalan maksimal tanpa mengorbankan produktivitas kinerja aparatur.
Efisiensi ekstrem pada belanja pegawai inilah yang kemudian "disuntikkan" kembali ke sektor infrastruktur. Dampaknya mulai dari perbaikan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga sarana publik lainnya tetap berjalan meski dana transfer dari pusat menyusut drastis. Strategi "ikat pinggang" di internal birokrasi demi pembangunan luar ruang ini pun menarik perhatian pemerintah pusat.
Sebagai ganjaran atas performa apik tersebut, Kemendagri resmi memasukkan Kabupaten Lombok Barat ke dalam nominasi kabupaten/kota terbaik pada ajang bergengsi Entrepreneur Government melalui kategori pembiayaan kreatif tingkat nasional.
Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang dinilai mampu mengelola anggaran secara inovatif layaknya seorang entrepreneur, tetap produktif dan mampu mencari solusi di tengah keterbatasan modal. Pengumuman pemenang ajang nasional ini dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Baca Juga: Wajah Perbatasan Lobar Dipoles Ratusan Juta
"Ini adalah kerja nyata tim. Semoga dengan capaian ini, Lombok Barat bisa menjadi yang terbaik di tingkat nasional dalam ajang Entrepreneur Government tersebut," harapnya.
Langkah berani Lombok Barat ini diharapkan menjadi role model bagi daerah lain di NTB dalam menyikapi dinamika fiskal. Bahwa sejatinya, keberhasilan pembangunan tidak melulu soal besarnya anggaran yang diterima, melainkan seberapa cerdik pemerintah daerah dalam mengelola skala prioritas.
Editor : Pujo Nugroho