LombokPost-Pemkot Bima memperketat pengawasan distribusi gas LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi, menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan pasokan dan tingginya harga jual di lapangan. S
alah satu langkah yang diambil, membatasi distribusi LPG subsidi hanya sampai tingkat pangkalan resmi dan tidak lagi diperjualbelikan melalui pengecer atau kios.
Kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati. Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah Kota Bima dapat dipahami, sebagai upaya untuk mempermudah pengawasan distribusi LPG subsidi.
“Kalau saya melihatnya, ini untuk mempermudah pengawasan. Karena memang rantai distribusi resmi dari Pertamina itu hanya sampai di pangkalan saja,” jelasnya, Selasa (16/6).
Secara regulasi, rantai distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya diakui sampai pada level pangkalan.
Di tingkat pangkalan inilah harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 18 ribu dapat dipantau secara ketat. Sebaliknya, ketika sudah menyebar ke pedagang eceran, pemerintah maupun Pertamina kehilangan kendali untuk mengontrol margin keuntungan yang diambil oleh pedagang.
“Rantai distribusi terakhir dari Pertamina itu memang hanya sampai ke pangkalan, tapi kalau sudah sampai di pengecer, itu yang susah untuk dikendalikan marginnya,” terangnya.
Pengawasan berlapis sebetulnya sudah berjalan di tingkat pangkalan, termasuk adanya pembatasan kuota maksimal empat tabung per bulan untuk konsumen kategori rumah tangga.
Pertamina juga memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi berat jika pangkalan terbukti menjual di atas HET atau menyalahi aturan kuota.
Sanksi tersebut tidak main-main, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha pangkalan. Karenanya, membatasi distribusi hanya sampai pangkalan dinilai sebagai solusi paling rasional untuk menjaga kestabilan harga.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
